Lensa Maluku, – Sudah dua pekan berlalu sejak laporan hilangnya dokumen penting terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mencuat ke publik.
Namun hingga kini, belum ada kejelasan berarti dari pihak kepolisian. Waktu terus berjalan, tetapi kebenaran seolah tertinggal di belakang meja birokrasi dan prosedur yang berlarut-larut.
Gubernur Maluku telah menginstruksikan agar kasus ini diusut setuntas-tuntasnya. DPRD Provinsi pun bersuara lantang, mendesak kepolisian untuk segera mengambil langkah konkret. Kadis PK juga telah angkat bicara, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati dalam pengelolaan dana pendidikan.
Namun suara-suara itu, hingga kini, belum cukup menggugah aparat penegak hukum untuk bertindak lebih agresif. Publik pun mulai bertanya: ada apa sebenarnya di balik hilangnya dokumen tersebut? Apakah ini hanya kelalaian biasa, atau ada upaya sistematis menutup-nutupi sesuatu yang lebih besar?
Kejanggalan demi kejanggalan mulai menguap ke permukaan. Dan di tengah semua itu, polisi tidak bisa terus bersikap menunggu. Ini bukan hanya soal administrasi, ini soal integritas. Soal masa depan pendidikan anak-anak Maluku yang bergantung pada dana BOS yang semestinya digunakan secara jujur dan bertanggung jawab.
Sudah cukup waktu terbuang. Jangan biarkan kepercayaan publik terkikis hanya karena lambannya respons. Polisi harus hadir sebagai penegak keadilan, bukan penonton di tengah panggung kecurigaan.(LM-04)
Discussion about this post