Lensa Maluku,- Pj Bupati Buru, Syarif Hidayat dan istri, Ny Salamah Baharessa tidak terbukti melakukan dugaan tindak pidana pemilu saat mencoblos dua surat suara pilkada gubernur – wagub dan pilkada bupati-wakil bupati di TPS 30 Namlea, tanggal 27 Nopember lalu.
“Kami sudah melakukan penanganan dan dibahas semalam. Hasilnya, pj bupati, pak Syarif Hidayat dan istrinya, ibu Salamah Baharessa mencoblos dua surat suara di TPS 30 Namlea adalah tidak berbukti atau bukan pelanggaran pemilu,” jelas Komisioner Bawaslu Kabupaten Buru, Epsus Klion Tomhisa, Selasa (24/12/2024).
Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan klarifikasi atas laporan dari tim AMANAH, Nony Safitriyani yang datang melapor tanggal 17 Desember lalu. Saat itu, Nony didampingi kuasa hukum AMANAH, Ahmad Belasa.
Nony melaporkan Pj Bupati dan istri menggunakan hak pilih di pilkada bukan pada tempatnya. Nama keduanya ada di DPT TPS 31 Galunggung, Kota Ambon, dan mencoblos di TPS 30 Namlea menggunakan KTP.
Jelas Tomhisa, bahwa pelapor berasumsi, berdasarkan daftar hadir absensi, pj bupati dan istri menggunakan ktp saat mencoblos di TPS 30 Namlea dan melihat NIK, keduanya adalah penduduk Kota Ambon dan terdaftar di TPS 31 Galunggung.
Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Buru telah melakuksn klarifikasi, terhadap pelapor, terlapor, lima orang saksi, termasuk saksi KPPS 4 dan KPPS 5 yang bertugas di bagian pengisian daftar hadir. Pengawas TPS 30 juga turut diperiksa.
Dalam daftar hadir , pemilih menggunakan KTP dan hasil klarifikasi, terungkap fakta bahwa pj bupati dan istri mencoblos menggunakan KTP Namlea, Kabupaten Buru, sehingga mereka berhak mendapat dua surat suara untuk memilih bupati – wabup Buru dan gubernur – wagub Maluku.
“Kita juga mengundang pejabat di Dukcapil Kabupaten Buru yang menerbitkan KTP guna mendapat penjelasan, ” ujar Tomhisa.
Dari hasil klarifikasi dengan pejabat di Dukcapil Kabupaten Buru, diketahui kalau keluarga pj bupati sudah berpindah domisili dari Kota Ambon ke Namlea, Kabupaten Buru.
Namun KTP-nya baru dicetak tanggal 24 Nopember lalu, karena sebelummya blankonya habis.
“Beliau punya KTP dicetak tanggal 24 November. Sebelumnya juga sudah mutasi, tapi karena blangko habis dan baru dicetak tanggal 24,” aku Tomhisa.
Dengan mencoblos menggunakan KTP Namlea, kembali tegaskan Tomhisa, kejadian di TPS 30 Namlea bukanlah pelanggaran pemilu.
Lanjut Tomhisa, sesuai PKPU Nomor 17 pasal 19 ayat (1) huruf (c), bupati dan istri mencoblos di TPS 30 Namlea, dikategorikan sebagai pemilih yang menggunakan KTP.
Lebih detail lagi diatur di dalam Keputusan KPU RI Nomor 1774 tahun 2024, tentang pedoman teknis pelaksanaan pungut hitung.
Pada halaman 24 huruf (b) dijelas, bahwa apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan mendapat KTP elektronik yang terkait dengan domisili terbarunya, maka bisa menggunakan dua surat suara untuk pemilihan gubernur dan Bupati/walikota.(S-15)
Discussion about this post