Lensa Maluku,- Direktur Lembaga Kesejahteraan Independen (LKI) Maluku Usman Warang angkat bicara menanggapi dinamika kritik publik terhadap jalannya pemerintahan daerah yang belakangan kian menguat.
Ia menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dari demokrasi, namun harus dibedakan secara tegas dengan kegaduhan politik yang justru berpotensi melemahkan kinerja pemerintahan dan mengganggu kepentingan masyarakat luas.
Menurut Direktur LKI Maluku, ruang demokrasi yang sehat menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan kritik.
“Kritik adalah hak warga negara dan menjadi instrumen kontrol yang sah. Namun ketika kritik tidak lagi berbasis data, tidak menawarkan solusi, dan cenderung membangun opini yang menyesatkan, maka kritik tersebut berubah menjadi kegaduhan,” ujarnya.
Warang menilai, kegaduhan politik yang terus diproduksi di ruang publik dapat berdampak serius terhadap stabilitas pemerintahan. Aparatur sipil negara menjadi ragu dalam mengambil keputusan, birokrasi bekerja dalam tekanan, dan fokus pemerintah terpecah dari agenda utama pembangunan serta pelayanan publik.
“Yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat. Pelayanan melambat, program tersendat, dan kepercayaan publik ikut tergerus,” jelasnya.
Direktur LKI Maluku menekankan bahwa penguatan pemerintahan bukan berarti membungkam kritik atau menutup ruang partisipasi publik, justru penguatan pemerintahan harus dipahami sebagai upaya menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan pada jalurnya, sesuai dengan mandat konstitusi dan kepentingan rakyat.
“Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menerima kritik secara terbuka, tetapi tidak boleh dilemahkan oleh kegaduhan yang tidak produktif,” tegasnya.
Dalam pandangannya, kritik yang konstruktif seharusnya disertai dengan analisis yang objektif, rujukan data yang jelas, serta tawaran solusi yang realistis.
Kritik model inilah yang dibutuhkan untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, kritik yang hanya bertujuan menjatuhkan legitimasi pemerintah dinilai tidak memberikan manfaat apa pun bagi pembangunan daerah.
Ia juga menyoroti peran strategis media massa dalam menjaga kualitas demokrasi. Media diharapkan tidak hanya menjadi corong kritik, tetapi juga menjadi penjernih informasi yang menyajikan fakta secara berimbang dan mendidik publik.
“Media memiliki tanggung jawab besar dalam membedakan mana kritik substantif dan mana kegaduhan. Judul provokatif tanpa substansi hanya akan memperkeruh suasana,” katanya.
“Mari kita gaungkan suasana yang nyaman dan merawat persaudaraan dengan saling menyapa, tak perlu kita ciptakan alrm yang kemudian melahirkan kegaduhan. Ucap Warang
Selain media, Direktur LKI Maluku turut mengingatkan para elite politik dan kelompok kepentingan agar tidak menjadikan kritik sebagai alat tekanan politik jangka pendek.
Menurutnya, politisasi kritik berpotensi menciptakan instabilitas yang berkepanjangan dan menghambat konsolidasi pembangunan daerah. “Perbedaan pandangan adalah hal wajar, tetapi jangan sampai kepentingan politik sesaat mengorbankan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari keterbatasan fiskal, tuntutan peningkatan pelayanan dasar, hingga kebutuhan percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan iklim politik yang kondusif agar dapat bekerja secara maksimal dan bertanggung jawab.
“Menjaga arah pemerintahan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat, media, akademisi, dan elite politik harus ikut memastikan bahwa ruang publik tetap sehat, rasional, dan solutif,” kata Direktur LKI Maluku.
Menutup pernyataannya, Direktur LKI Maluku Usman Warang mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk lebih dewasa dan objektif dalam menyikapi dinamika pemerintahan.
Kritik tetap diperlukan, namun harus diarahkan untuk memperbaiki, bukan menciptakan kegaduhan. “Antara kritik dan kegaduhan, kita harus memilih jalan yang menjaga arah komunikasi yang baik dan elegan dengan tujuan mendukung pemerintahan demi pengembangan dan kemajuan daerah.
Karena stabilitas hari ini akan menentukan masa depan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku,” pungkasnya.(LM-10)
Discussion about this post