Lensa Maluku – Upaya mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik terus disuarakan oleh kalangan mahasiswa. Ketua Umum Cabang SEMMI Kabupaten Buru Selatan Randi Latuconsina, secara tegas meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menunjukkan kualitas kerja yang lebih maksimal, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam pernyataannya kepada media, Ketua SEMMI Bursel menekankan bahwa jabatan dalam birokrasi bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang harus diwujudkan melalui kinerja nyata. Ia menilai masih terdapat sejumlah OPD yang belum menunjukkan optimalisasi kerja, baik dalam hal pelayanan publik, realisasi program, maupun inovasi kebijakan, 19/03/2026
“Birokrasi kita tidak boleh berjalan biasa-biasa saja. Pimpinan OPD harus mampu menghadirkan kerja nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan hanya aktif di atas kertas, tetapi minim dampak di lapangan,” tegas Randi
Lebih lanjut, SEMMI Bursel menyoroti pentingnya indikator kinerja yang jelas dan transparan. Setiap program yang dijalankan oleh OPD, menurutnya, harus memiliki ukuran keberhasilan yang terukur serta dapat dievaluasi secara terbuka. Hal ini penting guna memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menegaskan bahwa era birokrasi modern menuntut adanya inovasi dan kecepatan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pimpinan OPD diharapkan tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi mampu menciptakan terobosan baru yang relevan dengan kondisi daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan.
“Kalau ingin daerah ini maju, maka birokrasi harus bergerak cepat, adaptif, dan inovatif. Tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Kita butuh pemimpin OPD yang berani mengambil langkah strategis dan berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Latuconsina
Selain itu, SEMMI Bursel juga mendorong adanya penguatan pengawasan internal serta keterlibatan publik dalam menilai kinerja OPD. Transparansi dan akuntabilitas dinilai sebagai kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dalam konteks tersebut, SEMMI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik serta menjadi mitra kritis pemerintah. Mereka menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kami hadir sebagai kontrol sosial. Kritik ini adalah bentuk kepedulian agar pemerintahan di Buru Selatan benar-benar berjalan efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ketua SEMMI Bursel Randi mengajak seluruh elemen birokrasi untuk menjadikan momentum ini sebagai refleksi bersama dalam meningkatkan kualitas kerja. Ia berharap ke depan, kinerja OPD tidak hanya dinilai dari serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Dengan dorongan tersebut, diharapkan birokrasi di Kabupaten Buru Selatan mampu bertransformasi menjadi lebih profesional, transparan, dan berdaya saing, demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan, (LM-10)
Discussion about this post