Lensa Maluku – Dinamika pembangunan di Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan di tengah tekanan efisiensi anggaran yang berdampak luas terhadap pelaksanaan program-program strategis daerah. CEO Politik Anak Muda (POLAM) Indonesia, Andar Karepesina, menegaskan bahwa situasi fiskal yang terjadi saat ini bukan hanya dialami Maluku, melainkan menjadi fenomena nasional yang dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia.
Menurutnya, kondisi tersebut harus dipahami secara objektif agar tidak melahirkan penilaian yang keliru terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya kepemimpinan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
“Efisiensi anggaran ini tidak hanya berdampak di Maluku. Semua daerah mengalami hal yang sama. Jadi tidak tepat jika seluruh beban kemudian diarahkan kepada Gubernur. Kita harus melihat ini sebagai kondisi nasional yang membutuhkan penyesuaian bersama,” tegas Karepesina.
Ia menambahkan, dalam situasi seperti ini, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk tetap memberikan ruang dan kepercayaan kepada kepala daerah agar dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan agenda pembangunan.
“Mari kita berikan kesempatan kepada Pak Gubernur untuk bekerja maksimal dan tetap fokus pada pembangunan. Saya kira rakyat bukan ditipu. Pemerintah tetap berjalan, program tetap ada, hanya saja perlu penyesuaian karena keterbatasan anggaran,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan Gubernur Maluku dinilai masih berada pada jalur yang tepat, dengan orientasi yang tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, Karepesina juga menyoroti pentingnya menjaga etika komunikasi di dalam tubuh pemerintahan. Ia mengingatkan agar narasi yang disampaikan ke publik, termasuk oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, dapat lebih terukur dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.
“Hal-hal yang bersifat internal birokrasi sebaiknya disampaikan dalam ruang yang tepat. Komunikasi publik harus mencerminkan soliditas pemerintahan, bukan sebaliknya membuka ruang persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa menjaga marwah birokrasi dan stabilitas pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pimpinan daerah. Dalam situasi yang penuh tantangan seperti saat ini, setiap pernyataan publik memiliki konsekuensi besar terhadap kepercayaan masyarakat.
“Wagub harus lebih bijak dalam berbicara. Ini bukan soal membatasi, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara transparansi dan stabilitas. Pemerintah harus tampil sebagai satu kesatuan yang solid di mata publik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Karepesina mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam narasi yang parsial serta tetap memberikan dukungan konstruktif kepada pemerintah daerah. Ia menilai, kritik tetap diperlukan, namun harus bersifat membangun dan tidak memperkeruh suasana.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi, bukan saling menyalahkan. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, justru kekuatan utama ada pada sinergi dan kepercayaan,” katanya.
Karepesina, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kritik dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Dengan tantangan efisiensi anggaran yang bersifat menyeluruh secara nasional, publik kini dihadapkan pada pentingnya menjaga perspektif yang jernih. Kepemimpinan yang fokus, komunikasi yang bijak, serta dukungan masyarakat diyakini menjadi kunci utama agar pembangunan di Maluku tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.(LM-05)
Discussion about this post