Lensa Maluku – Ketua DPD IKAPPI Kota Ambon, Azhar Ohorella, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku, khususnya pada era kepemimpinan Yahya Kotta yang dinilai gagal total dalam mengelola potensi strategis Pasar Mardika Ambon.
Azhar menegaskan, kegagalan tersebut tercermin dari buruknya penataan pasar, lemahnya pengawasan, serta tidak optimalnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya bisa memberikan kontribusi signifikan setiap tahun.
“Ini bukan sekadar evaluasi, ini kegagalan total membaca potensi daerah. Pasar Mardika adalah jantung ekonomi rakyat, tapi tidak dikelola dengan serius. Dampaknya jelas, PAD tidak maksimal dan pedagang yang paling dirugikan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, gagasan pembongkaran dinding sekat di Pasar Mardika sebenarnya telah lama diusulkan oleh IKAPPI sebagai bagian dari solusi penataan yang lebih tertib dan fungsional. Namun, pada masa kepemimpinan Yahya Kotta, usulan tersebut justru diabaikan.
“Pak Jais Ely jangan seperti Yahya Kotta yang tidak mau mendengar. Bagaimana PAD mau naik kalau kepemimpinnya telah menunjukkan kesombongan dan keangkuhan? Fakta saat itu PAD justru turun drastis, itu artinya ada kegagalan besar dalam kepemimpinan,” ujar Azhar dengan nada tegas.
Menurutnya, penolakan terhadap ide-ide konstruktif menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap persoalan pasar secara menyeluruh. Dosa besar dilakukan Yahya Kotta. Ucap Ketua
“Kami sudah pernah usulkan pembongkaran sekat, tapi dimentahkan. Dari situ terlihat ada ketidakmampuan memahami strategi peningkatan PAD secara komprehensif,” ungkapnya.
Azhar menekankan bahwa pengelolaan pasar tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan administratif semata, melainkan membutuhkan pemahaman lapangan yang kuat serta keterbukaan terhadap masukan dari pelaku pasar.
“Pasar itu ekosistem ekonomi rakyat, bukan sekadar bangunan. Kalau tidak dipahami secara utuh, kebijakan pasti meleset,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek kelembagaan Disperindag yang dinilai harus tetap menjaga marwah dan kewibawaan sebagai institusi pemerintah.
“Untuk apa Disperindag berkantor di dalam pasar? Kewibawaan lembaga harus dijaga. Pemerintah harus tampil sebagai pengatur yang kuat, bukan larut dalam situasi yang tidak terkelola,” tegasnya.
Meski kritik disampaikan secara tajam, Azhar tetap membuka ruang optimisme terhadap Kepala Disperindag Maluku saat ini, Jais Ely. Ia menilai keberhasilan sangat bergantung pada kemauan untuk membuka ruang dialog dan kolaborasi.
“Kalau Jais Ely mau membuka ruang diskusi dengan IKAPPI, saya yakin dia bisa berhasil. Kuncinya sederhana, mau dengar dan mau bekerja bersama,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi turun langsung ke lapangan.
“Bapak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa harus sesekali turun ke Pasar Mardika, melihat kondisi riil. Jangan hanya terima laporan di atas meja. Kebijakan harus berbasis fakta lapangan,” tegasnya.
IKAPPI, lanjut Azhar, merupakan organisasi nasional dengan sistem dan program kerja yang jelas dalam pengembangan pasar rakyat, sehingga siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
“Kami siap berkolaborasi secara serius. Tapi syaratnya, Disperindag harus membuka diri dan tidak terpengaruh ‘bisikan-bisikan kecil’ yang justru merusak kebijakan,” katanya.
Lebih jauh, Azhar menyoroti sejumlah persoalan mendasar di Pasar Mardika yang hingga kini belum tertangani secara serius, mulai dari ketidakteraturan pedagang, lemahnya sistem retribusi, hingga minimnya koordinasi antar instansi yang berpotensi menyebabkan kebocoran PAD.
“Retribusi dipungut, tapi dampaknya tidak signifikan terhadap PAD. Ini harus dibenahi. Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kunci peningkatan PAD Maluku terletak pada penataan dan penertiban Pasar Mardika secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan.
“Tidak bisa setengah-setengah. Kalau tidak ada langkah konkret, potensi besar ini akan terus hilang,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Azhar menegaskan bahwa momentum pergantian kepemimpinan harus menjadi titik balik dalam pembenahan pengelolaan pasar.
“Ini saatnya pembuktian. Pasar Mardika bisa menjadi sumber PAD besar untuk mewujudkan ‘Maluku Pung Bae’, tapi hanya jika dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak pada rakyat,” .
Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih memburuk, Ketua DPD IKAPPI Kota optimalisasi sektor pasar rakyat seperti Pasar Mardika menjadi langkah strategis yang tidak bisa lagi ditunda. Tanpa pembenahan serius, potensi PAD miliaran rupiah berisiko terus hilang tanpa arah, (LM-10)
Discussion about this post