Ketua SEMMI Cabang Bursel Soroti Kinerja PT PLN (Persero) UIW MMU Atas Persoalan Listrik di Desa Waehaka Kecamatan Leksula

• 
• 

Lensa Maluku, – Berdasarkan temuan di lapangan, di duga pihak PLN Kecamatan leksula telah melakukan sunatan ilegal terhadap pembagian PLN gratis di kecamatan leksula, sehingga merugikan salah satu Desa yaitu Desa Waehaka, padahal semua hal persiapan dari masyarakat sudah di lakukan, bahkan proses pengembangan pohon secara suka rela pun sudah di lakukan, guna menjemput kabar bahagia tersebut, namun semua tindak sesuai dengan, ekspektasi.
‎
‎29 Desember 2025 — Situasi di Desa Waehaka memanas setelah warga setempat melakukan aksi pembakaran terhadap fasilitas PLN (karbo/gardu).

Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mendalam masyarakat terhadap PT PLN (Persero) terkait masalah ganti rugi lahan dan minimnya akses listrik di desa tersebut. (29/01/2025)
‎
‎Menurut Randi Latuconsina selaku ketua cabang SEMMI Kabupaten Buru Selatan, aksi anarkis tersebut merupakan puncak dari kekesalan pihak PLN karena dua alasan utama yaitu:
‎
‎PLN dinilai belum membayarkan kompensasi atas pohon-pohon kelapa milik warga yang dirubuhkan untuk jalur pemasangan tiang dan aliran listrik.

‎Warga mengeluhkan belum adanya pemasangan instalasi listrik ke rumah-rumah penduduk, padahal infrastruktur utama telah masuk ke wilayah mereka.

‎Menanggapi konflik ini, pengurus cabang SEMMI kabupaten buru selatan mendesak Kepala PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk segera mengambil langkah nyata. Mereka menuntut agar PLN segera melunasi pembayaran pohon kelapa yang telah ditebang serta menyelesaikan pemasangan instalasi listrik di setiap rumah warga Desa Waehaka tanpa penundaan lebih lanjut.

‎Tak hanya menuntut penyelesaian teknis, PC. SEMMI Bursel juga melayangkan desakan keras kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) pusat.

Mereka meminta agar pimpinan tertinggi segera mencopot jabatan, Kepala PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, dan Kepala PLN Ranting Leksula.
‎
‎Pencopotan ini dinilai perlu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan koordinasi di lapangan yang memicu kerugian materiil dan gangguan keamanan di Desa Waehaka.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan aksi pembakaran dan tuntutan warga tersebut. Dan proses ini akan terus di kawal sampai titik terang di lapangan.(LM-03)