Sunardi Idris dan Rapat Lintas Komisi: Misi Menghadap Gubernur untuk Masa Depan Buru

Lensa Maluku, – Rapat lintas komisi DPRD Kabupaten Buru yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sunardi Idris dari fraksi NasDem pada Rabu, 9 Juli 2025, menyimpan sebuah makna strategis yang tak boleh dipandang sebelah mata.

Di tengah dinamika pembangunan daerah yang kian kompleks—khususnya dalam isu pengelolaan kawasan Gunung Botak—langkah koordinatif seperti ini mencerminkan niat baik untuk menyatukan persepsi dan menata ulang arah kebijakan daerah dengan mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat.

Agenda utama yang disusun dalam rapat tersebut bukanlah sekadar pertemuan seremonial ke tingkat provinsi. Ini adalah bentuk diplomasi daerah. DPRD Buru berinisiatif menemui Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk menyampaikan langsung berbagai kepentingan dan persoalan yang kini dirasakan warga. Salah satunya adalah pembenahan kawasan Gunung Botak secara menyeluruh—bukan hanya soal tambang, tetapi menyangkut soal keamanan, kesejahteraan, lingkungan, hingga penataan ekonomi.

Inisiatif ini patut diapresiasi karena membawa semangat representasi yang inklusif. Sunardi Idris dan kolega dari lintas komisi bertekad agar tidak ada satu pun kelompok masyarakat di Buru yang merasa ditinggalkan. Sebab pembangunan yang hanya memihak pada segelintir orang bukanlah pembangunan, melainkan diskriminasi terselubung.

Ketika DPRD menyatukan langkah untuk menyampaikan aspirasi kepada Gubernur, ini juga menjadi sinyal bahwa peran lembaga legislatif daerah tidak sedang tidur. Mereka menjalankan mandat sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Dan pertemuan ini harus menjadi momen strategis untuk menegaskan bahwa kebijakan di Buru harus dilahirkan dari musyawarah, bukan monopoli kekuasaan.

Misi ke Ambon nanti bukan hanya pertemuan fisik, tetapi ujian integritas wakil rakyat. Mampukah mereka menyampaikan suara rakyat Buru dengan lantang dan jernih? Mampukah mereka meyakinkan gubernur bahwa Buru membutuhkan perhatian yang adil, pembangunan yang merata, serta perlindungan terhadap masyarakat adat, petani, nelayan, dan mereka yang hidup di lingkar tambang?

Jika misi ini berhasil, maka sejarah akan mencatat bahwa pada Juli 2025, dari sebuah rapat lintas komisi yang sederhana, lahir sebuah gelombang perubahan bagi masa depan Kabupaten Buru.(LM-04)