Jakarta, – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menerima audiensi Bupati M Selatan La Hamidi di ruang kerjanya, Rabu (23/4/2025).
Kedatangan Bupati La Hamidi bersama Wakil Bupati Gerson Elieser Selsily untuk menyampaikan sejumlah usulan program prioritas dan kondisi riil yang dihadapi oleh Masyarakat di Buru Selatan.
Bupati La Hamidi memaparkan jika Buru Selatan miliki potensi sumber daya alam yang mumpuni seperti Kelapa, Kentang, Kopra dan perikanan. Potensi dinilai layak untuk di ekspor dan dikembangkan.
“Untuk itu, kami berkoordinasi dengan Kementerian Desa karena melihat ada program Desa Ekspor, ini sejalan dengan rencana kami untuk ekspor potensi yang dimiliki,” kata La Hamidi.
La Hamidi juga memaparkan kondisi riil seperti ada sejumlah desa yang belum miliki akses internet dan sejumlah wilayah hanya bisa diakses menggunakan transportasi laut.
Selanjutnya Potensi wisata yang dimiliki Buru Selatan juga cukup mumpuni seperti Pantai Air Babunyi yang populer di Maluku, Pantai Labraha, Pantai Wali, Pantai Desa Simi, Pantai Merah Putih, Pantai Fatmite, Air Terjun Modanmohe, Air Terjun Waetina, Desa Ulima, hingga Desa Wisata Waenetat.
Olehnya, La Hamidi berharap Kemendes bisa bekerja sama dengan pihaknya untuk lebih mengembangkan potensi wisata tersebut.
Wamendes Ariza mengatakan, Kemendes PDT siap untuk membantu Buru Selatan untuk menggenjot pembangunan desa dalam meningkatkan statua desa-desa di Kabupaten Buru Selatan yang masih terdapat desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.
“Pemda Buru Selatan secepatnya untuk inventarisasi potensi-potensi yang dimiliki seperti Kopra, Kelapa atau Perikanan termasuk kendala yang dihadapi selama ini,” kata Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.
Kemendes, kata Wamendes Ariza, bakal membantu Pemda Buru Selatan untuk mencarikan investor atau pihak lain yang tertarik pada potensi-potensi tersebut. Bahkan, kendala seperti Listrik dan Internet pun bisa dicarikan pihak lain yang tertarik untuk berinvestasi.
Pemda Buru Selatan pun harus proaktif untuk koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang miliki program sejalan dengan kebutuhan daerah. Contohnya, Infrastruktur dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar persoalan jalan akses bisa ditemukan solusinya.
Ia menyarankan Bupati Buru Selatan untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk pemaksimalan fungsi anggaran usai terjadi efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025.(LM-03)
Discussion about this post