Wabula: Tidak Benar Masyarakat Adat Lakukan Pungli dan Kejahatan, Hak Masyarakat Adat yang Dirampok di Gunung Botak

Lensa Maluku,-Aktifis Muhamadyah, Abdul Rauf Wabula menyesalkan pemberitaan salah satu media online yang mengatakan tindakan penagihan yang dilakukan masyarakat adat di gunung botak adalah bentuk pungutan liar (pungli) yang merupakan tindakan kejahatan.

“Tidak benar masyarakat adat melakukan pungutan liar di gunung botak, keberadaan gunung botak itu sendiri sudah liar alias ilegal. Bagimana mungkin bisa memakai istilah pungutan liar di tambang liar, disebut pungutan liar terkecuali pungutan itu dilakukan oleh lembaga atau orang yang tidak jelas pada tambang resmi diluar ketentuan yang diatur oleh pemerintah, itu baru namanya pungutan liar. Gunung botak itu tambang ilegal, sedangkan lembaga adat itu diakui oleh negara, jadi orang adat mengambil hak mereka di gunung botak, bukan pungutan liar apalagi mau disebut sebagai bentuk kejahatan”, ujar Wabula kepada media ini, Rabu, (25/12/2024)

Lanjut Wabula, penagihan yang dilakukan di gunung botak bukan mengatasnamakan masyarakat adat tapi memang oleh masyarakat adat. Pengertian mengatasnamakan itu artinya hanya dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang tanpa sepengetahuan tokoh-tokoh adat.

Penagihan hak pada pelaku usaha di gunung botak itu atas keputusan rapat masyarakat adat dan tokoh-tokoh adat yang dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh Ali Wael sebagai Kaksodin dan Manaliling Besan sebagai Hinolong Baman.

Wabula melanjutkan, di gunung botak itu telah terjadi perampasan, pencurian dan perampokan besar-besaran yang berlangsung sudah puluhan tahun di tanah milik masyarakat adat. Mana mungkin ada pungutan liar kepada para pencuri dan perampok, jadi apa yang salah kalau masyarakat adat mengambil sedikit hak mereka yang diambil oleh para pencuri dan perampok.

“Tambangnya ilegal, tapi lahan itu bertuan, ada pemiliknya yang diakui oleh negara yakni masyarakat adat. Jadi kalau tidak mau ditagih oleh pemilik lahan, ya harus berhenti bekerja sebagai penambang ilegal di atas lahan milik adat”, terang Wabula.

Jadi yang harus ditangkap adalah para pencuri dan perampok yang ada di gunung botak bukan masyarakat adat. “Akibat ada pencurian dan perampokan emas di tanah mil ik masyarakat adat, maka wajarlah kalau kemudian ada tagihan sebagai kompensasi atas tanah mereka”, tutur Wabula.

Kata Wabula, semua orang tahu bahwa gunung botak itu tambang emas ilegal, tapi sejak ditemukan akhir tahun 2011 sampai saat ini ada petugas yang secara resmi berjaga di atas 24 jam, itu artinya ada pengakuan tidak tertulis dari negara atas keberadaan tambang emas ilegal gunung botak.

“Siapa yang berani tulis kalau petugas yang berjaga di gunung botak adalah bentuk kejahatan karena mereka ikut menjaga aktivitas tambang emas ilegal dan membiarkan orang merusak lingkungan. Para petugas ini melaksanakan tugas karena gunung botak masuk teritorial yang rawan, jadi mereka juga benar “, terang Wabula.

Wabula menjelaskan, supaya jangan ada penagihan hak dari masyarakat adat, maka tangkap semua penambang emas ilegal di gunung botak, tangkap semua pengedar B3. Kalau semua ini sudah ditangkap, maka otomatis penambangan ilegal akan terhenti, karena sudah tidak ada penambangan emas ilegal, maka secara langsung tagihan hak dari masyarakat adat juga terhenti”, tutup Wabula.(DS)