Lensa Maluku,- Bupati Buru Selatan, Hj Safitri Malik Soulisa mengatakan akan terus berupaya untuk memperjuangkan nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) agar tidak dihapus pada 2023.
Safitri menyampaikan sementara ini pihaknya secara bertahap terus mengusulkan agar PTT bisa terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Keterangan tersebut disampaikan kepada Media ini Senin 30/1/2023.
“Alhamdulilah kemarin Kouta PPPK baik tenaga kesehatan dan guru banyak yang lolos pada tahun 2022 dari anak daerah di Bursel terutama yang telah lama mengabdi baik di sekolah dan Puskesmas/Pustu,” tutur Safitri.
Iya mengaku saat ini sesuai data, dimana ada PTT yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di daerah Bursel, Pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk di prioritaskan lolos menjadi PNS/PPPK.
Soulisa mengaku saat ini sejumlah dinas yang PNS-nya masih sedikit dan selebihnya didukung dengan peran PTT, jika ada penghapusan dikhawatirkan ke depannya akan menghambat pelayanan Publik di Bumi Kae- Wait.
Jujur saja, Saya turut prihatin dengan kebijakan penghapusan PTT oleh pemerintah pusat ini.
Menjawab persoalan di maksud, Bupati Bursel menyebut bakal menemui Menpan RB, Abdullah Azwar Anas untuk yang kedua kalinya dalam memperjuangakan Nasib PTT.
“Guna mempertegas sikapnya, yang menolak keras penghapusan tenaga honorer atau PTT di lingkup pemerintah Kabupaten Bursel. Dan akan meminta kepada Menpan RB untuk kouta PPPK/CPNS pada T.A 2023 bisa di akomodir dan ditambahkan.
Selain itu, Safitri juga berharap mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk sama – sama mengkomunikasikan hal tersebut ke Pemerintah Pusat.
“Saya akan terus memperjuangkan nasib PTT, karena mereka memang dibutuhkan di daerah demi peningkatan pelayanan Publik di Bursel,” tandasnya.(LM-03)
Discussion about this post