Lensa Maluku, – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buru Selatan telah berinisiatif mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai respons terhadap pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dan kebutuhan efisiensi anggaran.
Inisiatif Pemerintah Daerah bersama Bupati Buru Selatan La Hamidi itu, direspon positif oleh Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Buru Selatan (Bursel) James Tasane.
Kepada Media ini, Minggu 15/11/2025 lewat pesan WhatsApp James Tasane menuturkan bahwa Efisiensi/Pemotongan TKD Bursel oleh pemerintah pusat sebanyak 62 Milyar sesuai data yang didapat, ini memicu daerah Bursel mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menutupi kekurangan fiskal dan melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang prioritas dalam rangka menjawab visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Bursel sesuai janji politik di Masyarakat.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Bursel ini menilai bahwa, pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi solusi bagi daerah Bursel untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang tidak bisa ditanggulangi dengan anggaran daerah Tahun 2026 atau APBN secara langsung.
“PT SMI, sebagai badan usaha milik negara, menyediakan pinjaman dengan bunga kompetitif di bawah bunga bank untuk mendukung proyek-proyek seperti jalan, jembatan, rumah sakit,pasar dan pembangunan lainnya yang menjadi prioritas daerah ” Jelasnya.
Hal tersebut kata James memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mempercepat dan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan layanan publik di daerah tanpa harus menunda proyek akibat keterbatasan fiskal karena efisiensi/pemotongan TKD di Bursel oleh Pemerintah Pusat.
Selain itu, baginya Peningkatan layanan publik dimana daerah harus memastikan layanan publik dapat tersedia lebih cepat kepada Masyarakat di Bursel tanpa harus menunggu ketersediaan anggaran APBD yang terkesan lambat sejauh ini.
Sebagai penutup James juga mengingatkan pemerintah daerah melalui Bupati Bursel La Hamidi kedepannnya jika terjadi hutang juga harus memiliki strategi metode pembayaran yang matang jika berutang kepada PT SMI. “Tanpa perencanaan yang tepat, utang tersebut dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merepotkan kepala daerah yang menjabat di kemudian hari, ” tandas Tasane.(LM-03)















Discussion about this post