Lensa Malumu, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan kembali melanjutkan Rapat Pleno Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Agenda rapat kali ini difokuskan pada pendalaman hasil pembahasan Komisi II sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menghasilkan rekomendasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
Rapat pleno yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Buru Selatan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, Ahmadan Loilatu, SH, dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Buru Selatan, Asriadi Tomia, S.I.Kom., M.I.Kom., memaparkan hasil pembahasan Komisi II terhadap Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Paparan tersebut memuat berbagai catatan, hasil evaluasi, serta rekomendasi yang disusun berdasarkan pembahasan bersama mitra kerja sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Asriadi Tomia menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD bukan semata-mata untuk melakukan evaluasi, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pendalaman terhadap LPJ APBD harus menjadi momentum evaluasi bersama agar setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Buru Selatan,” ujar Asriadi.
Suasana rapat berlangsung dinamis dengan semangat kebersamaan. Sejumlah anggota DPRD dari berbagai komisi menyampaikan pandangan, masukan, serta tanggapan terhadap beberapa poin hasil pembahasan Komisi II. Seluruh masukan tersebut dibahas secara terbuka dan konstruktif, sementara Ketua Komisi II memberikan penjelasan berdasarkan hasil pembahasan bersama mitra kerja, data pendukung, dan hasil pengawasan yang telah dilakukan.
Diskusi yang berlangsung mencerminkan kuatnya komitmen DPRD untuk menghadirkan rekomendasi yang berkualitas, sekaligus membangun sinergi yang baik antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Perbedaan pandangan yang muncul dalam forum menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan demi menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan yang terbuka dan penuh semangat kemitraan ini, DPRD Kabupaten Buru Selatan berharap seluruh rekomendasi yang nantinya ditetapkan dapat menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, efektivitas pembangunan, serta pelayanan publik. Dengan kolaborasi yang terus terjalin antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan dapat berjalan semakin baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat.(LM-03)
Discussion about this post