Lensa Maluku, – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Provinsi Maluku.
Bagi HMI Maluku, kehadiran Wapres bukan hanya momentum simbolik, tetapi wujud nyata keberpihakan negara terhadap wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi ketimpangan pembangunan nasional.
Ketua Umum BADKO HMI Maluku, Andi A. Sagama, menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi angin segar bagi masyarakat Maluku untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan mendasar, mulai dari ketimpangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, hingga lambannya realisasi pemerataan distribusi APBN di kawasan timur Indonesia.
Bagi kami, kunjungan Wakil Presiden Ini adalah momen penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam melihat Maluku secara utuh nsebagai daerah kepulauan yang punya hak dan potensi besar untuk turut menumbuhkan ekonomi nasional ujar Sagama.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih serius memperhatikan pemerataan APBN agar tidak hanya terfokus pada wilayah daratan besar di Indonesia bagian barat. Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan luas laut mencapai 92 persen dari total wilayah, menghadapi tantangan biaya logistik dan konektivitas antar-pulau yang tinggi. Kondisi ini, kata dia, menuntut perlakuan fiskal dan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.
“RUU Daerah Kepulauan adalah solusi struktural yang harus segera disahkan. Undang-undang itu akan menjadi payung hukum untuk memastikan keadilan fiskal, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik di wilayah kepulauan seperti Maluku. jelasnya.
Sagama menambahkan, HMI Maluku terus mendorong pemerintah pusat bersama DPR RI agar mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU tersebut, karena hingga saat ini masyarakat di daerah kepulauan masih tertinggal akibat belum adanya dasar hukum yang jelas untuk perlakuan khusus anggaran dan kebijakan pembangunan.
“Kami menilai, pengesahan RUU Kepulauan merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap keadilan wilayah. Kalau selama ini APBN lebih berat ke daratan, maka RUU ini akan menjadi jembatan untuk menyeimbangkan alokasi bagi laut dan pulau-pulau kecil,” tegasnya.
Dalam konteks kunjungan Wapres, Sagama juga berharap agar pemerintah membuka dialog terbuka dengan masyarakat Maluku, khususnya kalangan pemuda, akademisi, dan organisasi kemahasiswaan, untuk mendengarkan langsung aspirasi dan kebutuhan daerah.
“Sudah saatnya pemerintah pusat mendengar bukan hanya laporan teknokratis dari birokrasi, tetapi juga suara rakyat yang hidup di pulau-pulau kecil. Kami dari HMI siap menjadi mitra kritis dan partisipatif untuk mengawal kebijakan pembangunan Maluku ke depan.
Selain menyampaikan harapan terhadap pemerataan pembangunan dan percepatan RUU Kepulauan, BADKO HMI Maluku juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban selama kunjungan kenegaraan berlangsung.
“Kita sambut tamu negara dengan kedamaian. Kita tunjukkan bahwa Maluku adalah daerah yang matang dalam demokrasi dan cinta persatuan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kamtibmas, karena pembangunan hanya bisa berjalan dalam suasana yang aman dan kondusif tambahnya.
Andi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa BADKO HMI Maluku akan terus konsisten memperjuangkan nilai keislaman dan keindonesiaan melalui sikap kritis, dialogis, dan solutif. “Kami tidak ingin hanya menuntut, tetapi juga menawarkan gagasan. RUU Kepulauan dan pemerataan APBN harus menjadi agenda bersama demi masa depan Maluku yang lebih maju, adil, dan berdaulat tutup sagama. (LM-05)
Discussion about this post