Lensa Maluku – Dalam rangka peningkatan percepatan akselerasi pembangunan infrastrukrur di wilayah Indonesia Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (P4).
Rakor yang bertemakan “Bangun Sinergi Untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju” itu dipusatkan di Hotel The Natsepa, Suli, Maluku Tengah, Senin (23/9).
Sebelum Rakor berlangsung, acara diawali dengan penandatangan kerjasama antara Tim Pengamanan Pemerintahan dan Pembagunan Daerah (TP4D) di delapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) wilayah Indonesia Timur dengan 58 Kepala UPT/Balai Besar/Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR pada 10 provinsi di wilayah Kepulauan Maluku, Sulawesi dan Papua.
Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung RI Jan S. Maringka, dan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR RI Widiarto, turut menyaksikan penandatangan kerjasama tersebut.
Penandatangan kerjasama itu menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, yang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan. (***)
Discussion about this post