Lensa Maluku – Ruang publik Maluku belakangan ini dipenuhi perdebatan keras seputar kinerja Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Kritik berseliweran di media, media sosial, hingga forum-forum diskusi. Nada suara meninggi, diksi kian tajam, bahkan tak jarang berubah menjadi serangan personal. Namun di tengah riuh rendah itu, satu pertanyaan mendasar justru luput dijawab: di mana solusi nyata yang ditawarkan?
Kritik tentu bukan barang haram dalam demokrasi. Ia adalah vitamin bagi kekuasaan agar tidak mabuk jabatan. Namun kritik yang sehat seharusnya mengandung arah, bukan sekadar pelampiasan emosi atau ajang adu retorika. Sayangnya, sebagian besar kritik terhadap Gubernur Maluku hari ini berhenti pada pengulangan masalah lama, kemiskinan, ketimpangan wilayah, lambannya pembangunan, tanpa disertai gagasan baru yang operasional dan terukur.
Debat publik pun berubah menjadi rutinitas tanpa ujung. Setiap persoalan dijawab dengan saling menyalahkan, bukan dengan pemetaan masalah dan tawaran jalan keluar. Retorika tumbuh subur, tetapi solusi justru mandul. Rakyat dipaksa menjadi penonton dari pertengkaran elite yang tak kunjung menghasilkan perubahan berarti.
Lebih ironis lagi, kritik sering kali kehilangan konteks. Persoalan struktural yang telah mengakar puluhan tahun seolah dibebankan sepenuhnya pada satu periode kepemimpinan. Ini bukan untuk membela siapa pun, melainkan untuk menegaskan bahwa kejujuran intelektual adalah syarat utama kritik yang bermutu. Tanpa itu, kritik hanya akan menjadi bising, bukan mencerahkan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak boleh bersembunyi di balik alasan warisan masalah masa lalu. Kritik, sekeras apa pun, harus dijawab dengan data, transparansi, dan langkah konkret. Publik tidak lagi puas dengan penjelasan normatif atau jargon pembangunan. Yang ditunggu adalah keberanian mengambil keputusan, kemampuan mengeksekusi program, serta kemauan membuka ruang partisipasi yang substansial.
Maluku membutuhkan debat publik yang naik kelas. Bukan debat yang sekadar mencari siapa paling lantang, tetapi siapa paling masuk akal. Bukan siapa paling keras mengkritik, melainkan siapa paling siap menawarkan solusi. Jalan keluar dari berbagai persoalan daerah ini tidak akan lahir dari kebisingan, melainkan dari gagasan yang matang dan keberanian untuk bekerja.
Jika kritik terus diproduksi tanpa solusi, dan kekuasaan terus berjalan tanpa evaluasi yang jujur, maka publik akan terus terjebak dalam siklus kekecewaan. Debat pun tetap ada, tetapi jalan keluar tak pernah benar-benar ditemukan.
Pada akhirnya, Maluku tidak kekurangan kritik, yang kurang adalah kesungguhan untuk menghadirkan solusi. Tanpa itu, retorika akan terus menang, sementara rakyat kembali menjadi pihak yang kalah. (LM-10)
Discussion about this post