Lensa Maluku – Setelah melalui masa tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Sarlota Singerin kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku secara definitif.
Kepastian ini menandai babak baru dalam kepemimpinan birokrasi pendidikan, sekaligus membuka ruang konsolidasi dan percepatan program strategis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
Pengangkatan Dr. Sarlota Singerin, S.Pd.,M.Pd. sebagai pimpinan definitif dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola pendidikan di daerah. Selama menjabat sebagai Plt, ia telah menjalankan berbagai agenda rutin dan memastikan stabilitas pelayanan pendidikan tetap berjalan. Namun, dengan status definitif, ruang geraknya kini lebih luas untuk melakukan pembenahan struktural maupun kebijakan jangka menengah dan panjang.
Dalam pernyataannya, Singerin menegaskan komitmennya untuk fokus pada peningkatan mutu pendidikan, penguatan manajemen sekolah, serta pembenahan administrasi dan tata kelola internal. Ia menyadari bahwa tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana, tetapi juga menyentuh aspek kualitas sumber daya manusia, transparansi anggaran, serta pemerataan akses pendidikan di wilayah kepulauan.
Penyampaian terkait pengelolaan dan strategi layanan pendidikan di Maluku yang melibatkan berbagai bidang, UPTD, dan cabang dinas. Singerin juga menyoroti pentingnya kolaborasi, transparansi, dan sistem manajemen yang terintegrasi untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama di daerah 3T. Rencana penguatan layanan meliputi dukungan media, podcast mingguan, dan pelaksanaan inovasi, termasuk pembangunan fasilitas pelatihan guru.
“Status definitif ini adalah amanah. Tugas utama kami adalah memastikan sistem berjalan lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung pada kualitas belajar peserta didik,” ujarnya.
Sebagai daerah kepulauan, Maluku memiliki karakteristik geografis yang menuntut pendekatan kebijakan berbeda dibanding daerah lain. Distribusi guru, ketersediaan fasilitas, hingga akses teknologi pembelajaran menjadi isu yang terus membutuhkan perhatian serius. Karena itu, Singerin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota, pengawas sekolah, dan para kepala satuan pendidikan.
Selain itu, ia juga memberi perhatian pada peningkatan disiplin dan profesionalitas aparatur sipil negara di lingkup dinas. Reformasi birokrasi, menurutnya, harus dimulai dari internal organisasi agar pelayanan kepada sekolah dan masyarakat dapat berlangsung optimal.
Sejumlah kalangan pendidikan menyambut positif penetapan ini. Mereka berharap kepemimpinan definitif mampu mempercepat realisasi program-program prioritas yang selama ini masih dalam tahap konsolidasi. Stabilitas kepemimpinan diyakini menjadi faktor penting dalam memastikan kesinambungan kebijakan, terutama menjelang tahun ajaran baru dan proses perencanaan anggaran berikutnya.
Di sisi lain, publik juga menaruh harapan agar kepemimpinan baru ini mampu menjawab berbagai catatan evaluasi yang sebelumnya mencuat, termasuk penguatan pengawasan, akuntabilitas program, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah maupun kejuruan.
Dengan mandat penuh sebagai kepala dinas, Sarlota Singerin kini dihadapkan pada ekspektasi besar untuk menghadirkan perubahan nyata. Tantangan yang ada bukan hanya administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi pendidikan.
Babak baru ini menjadi ujian sekaligus peluang. Jika konsolidasi berjalan efektif dan program strategis dapat dieksekusi dengan terukur, maka kepemimpinan definitif di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku diharapkan mampu membawa sistem pendidikan daerah ke arah yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada mutu. (LM-10)
Discussion about this post