Ketua DPRD Bursel Minta Bupati Evaluasi Kinerja Direktur Dan Direksi PT Bipolo Gidin

Lensa Maluku,- Ketua DPRD Buru Selatan (Bursel), Muhajir Bahta meminta dengan tegas agar Direktur dan Direksi Perusahaan daerah PT Bipolo Gidin dievaluasi oleh Bupati Bursel, Safitri Malik secara berkala.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Bursel kepada media ini di sela – sela waktu istirahat saat bersama Tim Anggaran pemerintah daerah di aula kantor bupati setempat, Senin 28/11/2022.

Saya katakan harus di evaluasi secara berkala ini terkait kinerjanya yang buruk. Sejauh ini kinerja PT Bipolo Gidin terkesan tidak profesional dalam menjawab persoalan tranportasi KM Feri Tj Kabat dalam melayari rute Ambon – Kecamatan Ambalau, Namrole, Leksula dan Kepala Madan secara baik.

Padahal tranportasi KM Fery Tj Kabat di subsidi oleh pemerintah Pusat dan penyertaan modal juga oleh daerah namun tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Diketahui satu kali melayari Ambon – Bursel, mau ada penumpang tidak ada penumpang maupun barang tetap KM Fery TJ Kabat di bayar lewat subsidi Pemerintah Pusat sebesar 124 juta rupiah,” jelas Bahta.

Bahta juga menyampaikan bahwa dalam Enam Bulan terakhir 2022 ini, ada pemutusan subsidi oleh pemerintah pusat terhadap KM. Fery TJ Kabat.

Dikarenakan PT Bipolo Gidin tidak melaporkan data progres pelayaran kepada Pemerintah Pusat lewat Kementrian perhubungan/Dirjen Perhubungan Darat, sehingga subsidi /kerjasama diputus

Saya tau persis karena Saya bersama Anggota DPRD dari Partai Golkar Asriyadi Tomia kemarin melakukan pertemuan dengan Dirjen Perhubungan darat dan Komisi V DPR RI terkait pemutusan Subsidi dimaksud.

Selain itu kata Ketua DPRD Bursel berdasarkan data yang diterima oleh pihaknya terdapat pinjaman uang dari PT Bipolo Gidin pada tahun 2020 oleh Direksi yang lama yakni Pa Jainudin Boy dan bendahara Edison Hukunala dari pihak dibitur/ pihak ketiga sebesar 2 Milayar lebih untuk pengoperasin KM Feri TJ Kabat, namun tidak jelas pertanggung jawabannya.

“Direktur dan direksi meminjam uang dari beberapa debitur, pihak ketiga, sehingga ini membebani PT. Bipolo Giding. Kami minta Bupati harus tegas mengevaluasi Bipolo Giding,” ucap Bahta.

Bahta juga mengaku sejauh ini Perusahan Daerah PT Bipolo Gidin sama sekali tidak pernah melakukan rapat RUPS dengan DPRD untuk membicarakan progres dan pencapaian target untuk memaksimalkan PAD.

“Melihat dari penyertaan modal lewat subsidi yang Pemerintah Pusat/Daerah berikan selama ini, kami merasa PAD yang disumbangkan tidak ada. Ini yang perlu dievaluasi agar ke depan sumber PAD dari Perusda ini lebih jelas target dan anggarannya,” tandas Bahta.

Ia menilai, Perusda selama ini sudah banyak dimanjakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah setiap tahun terus disuntik dana lewat subsidi.

Sehingga target – target untuk setoran PAD setiap tahun harus jelas,berapa target target yang tercapai per triwulan, data itu yang belum terbaca secara detail.

“Selaku Wakil Rakyat di Parlemen, Kami akan segara memanggil Pihak Perusda untuk mempresentasikan progres pencapaian pendapatannya sejauh ini,” tutup Bahta. (LM-03)