Lensa Maluku – Lembaga Kajian Independen (LKI) Maluku menegaskan sikap tegasnya terhadap penanganan dugaan korupsi dana penanganan pandemi COVID-19 di daerah. Organisasi tersebut mendesak jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku agar tidak bersikap acuh dan segera membuka secara transparan perkembangan penanganan perkara yang diduga merugikan keuangan negara.
Direktur LKI Maluku, Usman Warang dalam pernyataannya menyebut, dana pandemi yang bersumber dari APBN maupun APBD merupakan anggaran yang dialokasikan dalam situasi darurat nasional. Karena itu, setiap indikasi penyimpangan harus ditangani secara serius, profesional, dan akuntabel.
“Ini menyangkut hak masyarakat di tengah krisis kesehatan dan ekonomi. Jika benar ada penyalahgunaan, maka proses hukumnya harus berjalan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan pembiaran,” tegasnya.
Menurut LKI, penanganan dugaan korupsi harus merujuk secara tegas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan ancaman hukuman berat.
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan di desak untuk jangan tinggal diam atas kasus tersebut seakan membiarkan kasus Dana Covid-19 hilang dari peredaran.
“Publik sudah tahu berapa jumlah anggaran yang di salah gunakan Sadali Li, sebagai Sekda Maluku, sehingga publik juga butuh kepastian hukum, Kejati Maluku harus menjaga nama baik lembaga berseragam cokelat tersebut”. tegas Warang
LKI juga menyoroti bahwa dalam kondisi tertentu, termasuk saat negara menghadapi bencana nasional, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat diperberat. Pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional dinilai menjadi landasan kuat untuk menegakkan hukum secara maksimal terhadap setiap dugaan penyelewengan anggaran penanganannya.
Selain mendesak transparansi, LKI meminta agar Kejaksaan Tinggi Maluku secara terbuka menyampaikan progres penanganan kasus kepada publik, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup. Transparansi dinilai penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Penegakan hukum yang terbuka akan meminimalisir spekulasi dan memperkuat legitimasi aparat. Publik berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan,” lanjutnya.
LKI juga mendorong agar aparat penegak hukum bersinergi dengan lembaga pengawas internal pemerintah dan auditor negara untuk memperkuat konstruksi perkara, terutama dalam menghitung potensi kerugian negara secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Desakan ini mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana publik, khususnya anggaran yang dialokasikan dalam situasi krisis. LKI menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh surut, terlebih ketika yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kini, masyarakat Maluku menanti langkah konkret dan terukur dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap dugaan korupsi dana pandemi ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip keadilan.(LM-10)
Discussion about this post