Lensa Maluku, – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku memperkenalkan arah politik baru yang berfokus pada kedaulatan maritim dalam pertemuan bersama insan pers di Kota Ambon, Senin (3/11/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Lantai II Kantor DPD PDI Perjuangan Maluku itu menjadi langkah awal membangun sinergi dengan media sekaligus memperkenalkan struktur kepengurusan baru periode 2025–2030.
Tema besar yang diusung partai berlambang banteng tersebut adalah “Kedaulatan Maritim Maluku, Jalan Kerakyatan Menuju Keadilan Sosial.”
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Nancy Purmiasa, S.Pd, mengatakan tema ini sejalan dengan arah kebijakan nasional partai yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis kepulauan.
“Selama ini kita membangun dengan wawasan kontinental, padahal Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Karena itu, PDI Perjuangan menegaskan kembali pembangunan berbasis maritim,” ujar Nancy.
Ia menilai, arah pembangunan berbasis laut sangat relevan bagi Maluku yang 93 persen wilayahnya berupa perairan.
“Sudah saatnya kita membangun dari laut untuk mencapai kemandirian ekonomi. Tidak selamanya kita menadahkan tangan ke pusat,” tambahnya.
Menurut Nancy, konsep “kemandirian maritim” akan menjadi roh pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.
“Darat menjadi penopang, tapi fokus pembangunan kita adalah dari laut,” tegasnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun, S.T., dalam kesempatan itu membacakan struktur kepengurusan baru periode 2025–2030.
Ia menegaskan, pergantian beberapa ketua DPC merupakan bagian dari proses regenerasi partai.
“Penyegaran struktur bukan karena suka atau tidak suka. Ini bagian dari dinamika organisasi dan kebutuhan perubahan,” ujarnya.
Benhur menambahkan, meski sejumlah kader masih menjabat di DPR, penyegaran tetap dilakukan demi memberi ruang bagi generasi baru.
“Kalau sudah dua atau tiga periode menjabat, harus memberi kesempatan bagi kader muda,” katanya.
Menghidupkan Kembali Gagasan Maritim Bung Karno
Dalam arah politik barunya, Benhur menyoroti pentingnya mengembalikan gagasan Bung Karno yang menempatkan laut sebagai beranda depan bangsa.
“Paradigma lama yang memandang laut sebagai tempat buangan harus diubah. Inilah politik hijau PDI Perjuangan,” ujarnya.
Sebagai implementasi, partai akan melaksanakan kegiatan penghijauan di beberapa wilayah seperti Gunung Nona, Siwang, dan Passo, serta memperjuangkan pemerataan distribusi anggaran antara daerah daratan dan kepulauan.
“Daerah dengan pulau-pulau kecil seperti MBD seharusnya mendapat alokasi lebih besar karena aksesnya jauh lebih sulit,” kata Benhur.
Ia juga menegaskan bahwa fraksi PDI Perjuangan di DPRD akan mengawal isu keadilan hasil daerah dan kebijakan transshipment yang dinilai masih merugikan Maluku.
Benhur menegaskan, tujuan utama partai politik adalah meraih kekuasaan demi kesejahteraan rakyat.
“PDI Perjuangan pasti akan merebut kekuasaan 2029. Tapi kekuasaan itu bukan untuk kepentingan kelompok, melainkan untuk mewujudkan keadilan sosial,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum sebagai fondasi pembangunan.
“Tanpa hukum yang ditegakkan dengan benar, pendidikan dan kesehatan tidak akan berarti,” ujarnya.
PDI Perjuangan Maluku juga akan mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku 2 Januari 2026.
“KUHP ini bukan lagi warisan kolonial, tetapi hukum yang berjiwa Pancasila dan menghargai nilai-nilai lokal,” jelas Benhur.
Dengan berakar pada semangat kedaulatan maritim, PDI Perjuangan Maluku berkomitmen menjadikan laut sebagai pusat kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
“Lima tahun ke depan, PDI Perjuangan akan berjuang untuk membangun Maluku dari laut agar laut benar-benar menjadi sumber kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (LM-01)
Discussion about this post