Namrole, Lensa Maluku – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menggelar rapat koordinasi terkait penanggulangan kemiskinan daerah. Acara dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Bursel, Ayub Saleky selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Bappeda Bursel, Senin (17/9) pagi. Hadir dalam rapat ini antara lain Wakil Bupati, Bursel, Kepala Bappeda, Kepala BPS Namrole, OPD terkait se-Kabupaten Bursel.
Dalam sambutannya Wabup mengatakan, Rapat Koordinasi Tim penanggulangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Penanggulanangan kemiskinan ini merupakan kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat, ujar wabup.
Mengingat, kompleks penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh masalah kemiskinan, serta belum berhasilnya kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, yang selama ini dilakukan dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, maka upaya untuk penanggulangan kemiskinan itu perlu terus dilakukan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan.
Pemkab Bursel telah dan sedang mengupayakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan misi RPJMD Kabupaten Bursel dalam masalah penanggulangan Kemiskinan Daerah. ucapnya.
Salah satu fungsi tim koordinasi, ujar wabup, dalam pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan adalah mengendalikan kegiatan pemantauan pelaksanaan program peanggulangan kemiskinan oleh OPD terkait. Pemantauan yang dilakukan OPD terkait diharapkan dapat diperoleh secara berkala informasi tentang kinerja realisasi pencapaian target, ujarnya.
Wabup berharap, dengan diadakannya rapat ini, dapat meningkatkan fokus program-program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien.
Kebijakan penanggulangan merupakan gerakan bersama tentunya tidak hanya dapat dilakukan pemerintah saja, tetapi, juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan. Dukungan dan kerja sama ini perlu ditingkatkan dan digerakkan bersama pemerintah, dunia usaha, perbankan dan seluruh masyarakat Masyarakat Bursel kata wabup.
Sementara itu Kepala Bapedda Bursel, Dade Tuasamu mengatakan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat tergantung dari kemampuan mengidentifikasikan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan. Untuk itu, peran Data dan Indikator menjadi faktor yang sangat penting untuk terus di Apdate.
Menurut Kepala Bappeda, penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Bursel harus dilakukan secara integrasi dengan kegiatan-kegiatan lintas sektoral. Selain itu, yang paling utama harus didukung dengan basis data yang lengkap. Tentunya harus terintegrasi dengan kegiatan di masing-masing OPD, organisasi kemasyarakatan, “Ungkap Usemahu.
Sementara itu secara terpisah, Dedy Marasabesy, salah satu anggota sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Kabupaten Bursel menuturkan, bahwa dengan labelisasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dapat menjadi output dalam menyusun tujuan dan strategi pembangunan ke depan khususnya masalah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan saat ini sangat di tentukan oleh kemampuan mengidentifikasi data Kemiskinan, Basis Data terpadu (BDT). Jelasnya (BS 01)
Discussion about this post