Pengawasan Anggaran Covid-19, DPRD Bursel Bentuk Pansus

Lensa Maluku, – Dalam rangka pengawasan anggaran COVID-19 di Buru Selatan (Bursel) DPRD setempat telah membentuk dan mengesahkan Panitia Khusus (Pansus).

Pansus ini dibentuk untuk memastikan anggaran penanganan covid-19 benar – benar terealiasi dengan baik ditengah pandemi COVID-19.

Dalam pantauan media ini jalannya rapat paripurnah pembentukan pansus Covid-19 pada masa sidang III tahun sidang 2020 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bursel, La Hamidi yang berlangsung diruang paripurnah DPRD pada Rabu, 06/5.

Turut hadir, Ketua DPRD, Muhajir Bahta bersama Anggota DPRD, Bupati Bursel Tagop S Soulisa, Sekda, Iskandar Walla, Pimpinan OPD serta undangan lainnya.

Dalam pembacaan Surat Keputusan (SK) pembentukan Pansus oleh Sekwan, Hadi Longa, dimana Ketua Pansus dijabat oleh  Ridwan Nurdin, anggota DPRD dari Partai Nasdem.

Ketua DPRD Bursel, Muhajir Bahta usai paripurnah kepada media ini merespon bahwa,  Pemda Bursel dan DPRD telah menganggarakan sebanyak  Rp 23 Milyar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah Bursel.

Dia menuturkan DPRD hari ini telah membentuk Pansus demi mengawal anggaran dimaksud. Selaku Wakil rakyat kami perlu membentuk pansus untuk melakukan fungsi – fungsi pengawasan terhadap langkah/ kebijakan yang di ambil oleh tim gugus tugas sesuai angaran yang tersedia.

Selain itu kami juga akan mengawasi kerja – kerja Tim Gugus Tugas karena karena kami tidak mau ada tindakan diluar dari protap yang sudah di tetapkan sehingga Bursel tidak kecolongan lagi, itu yang paling penting.

Bahta menuturkan setelah disahkan, Pansus akan bekerja secara maksimal sesuai peraturan yang berlaku serta berdasarkan tatib yang ada di lembaga terhormat ini.

“Besok DPRD akan memanggil pihak – pihak terkait untuk menanyakan progres yang di lakukan dilapangan maupun realisasi anggaran sejauh ini,” kata Bahta.

Muhajir mengaku dari kondisi yang ada sudah terlihat kerja – kerja yang baik oleh Gugus Tugas dipusat Kota Namrole, tetapi banyak yang tidak tersistimatis secara baik disejumlah posko ditingkat kecamatan lainnya. Saat ini DPRD menginginkan 10 posko yang sudah bentuk ditingkat Kecamatan lebih diperketat pengawasannya

Alat kesehatan seperti hand sanitizer, Masker, pengukur suhu tubuh dan lain sudah harus tersalur secara merata untuk posko- posko tersebut.

“Pansus akan mendatangi posko – posko untuk menanyakan hal itu, kami akan mengecek sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan, dan fisik barangnya telah tersedia di posko, “tutur Bahta.

Disamping itu, anggaran desa yang di peruntukan untuk masyarakat berupa BLT dan bantuan lainnya harus tepat sasaran. Jika diberikan nantinya salah sasaran atau diberikan kepada pihak – pihak yang sudah Dua kali mendapatkan bantuan sudah pasti akan memicu konflik ditengah Masyarakat, karena ada warga yang tidak dapat.

Kami tidak mau ada potensi – potensi konflik ditengah – tengah masyarakat terjadi. Olehnya itu harus diantisipasi oleh tim sedini mungkin.

“Kami ingin melihat program jaringan sosial yang telah dianggarkan sebanyak Rp. 3,7 Milyar. Dampak ekonomi 3 Milayar lewat APBD, ditambah realiasi BLT Desa, PKH dan bantuan dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat bisa diberikan kepada masyarakat yang benar – benar layak mendapatkannya,” tutup Ketua DPRD Bursel. (LM – 02)