Lensa Maluku, — Dewan Pimpinan Daerah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Maluku Risman Soulisa,menyoroti buruknya kinerja dan gaya kepemimpinan Ikbal Tamher selama menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku.
SEMMI menilai, selain gagal menunjukkan prestasi yang nyata, Ikbal juga dikenal arogan dan tertutup terhadap kritik publik.
“Kami mencatat berbagai persoalan serius dalam pengelolaan anggaran negara di BPJN Maluku. Mekanisme proyek tidak transparan, banyak keluhan dari kontraktor lokal, dan tidak ada pembangunan strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ketua PW SEMMI Maluku dalam keterangannya, Senin (24/6).
SEMMI juga menyebut, gaya kepemimpinan Ikbal tidak mencerminkan semangat reformasi birokrasi yang inklusif dan responsif.
“Kami sudah beberapa kali mencoba membangun komunikasi untuk memberi masukan, tapi selalu dihadapi dengan sikap arogan dan resistensi terhadap kritik. Ini berbahaya bagi iklim demokrasi dan partisipasi publik,” tegasnya.
Atas dasar itu, PW SEMMI Maluku mendesak Kementerian PUPR untuk segera mengevaluasi kinerja Ikbal Tamher sebagai Kepala BPJN Maluku.
“Jangan biarkan institusi strategis seperti BPJN dipimpin oleh figur yang gagal membangun kepercayaan publik. Maluku butuh pemimpin yang kompeten dan rendah hati, bukan yang gemar pamer kuasa,” pungkasnya.
Selain itu SEMMI MALUKU juga mengpaparkan sejumlah jalan dan jembatan yang dari tahun 2024 sampai saat ini tidak di benahi oleh pihak BPJN Maluku, seperti jalan lintas namrole leksula yang mengalami kerusakan yang sangat ekstrim sehingga aktivitas masyarakat pun terbengkal, putaran ekonomi macet, padahal kontrak jalan namrole leksula itu baru selesai pada akhir 2024, namun belum cukup setahun masyarakat menikmati sudah rusak sana sini, ada juga jalan lintas buru-buru selatan yang kurang lebih mengalami kerusakan 600 lobang dan 100 di antaranya lobang besar.
Ada pula soal beberapa ruas jalan di kota Ambon katakan ruas jalan pasar Mardika Depan mcm dan juga jalan taeno wakal masih banyak kerusakan ini yang menjadi dasar dari kritikan kami terhadap pimpinan BPJN Maluku.
Selain kepala balai kami juga menghimbau kepada kejaksaan tinggi Maluku agar segara memeriksa Sadker 1, PPK, dan para kontraktor agar mereka mempertangungjawabkan seluruh anggaran yang di kucurkan dari APBN untuk membangun infrastruktur di bumi raja-raja ini.(LM-04)
Discussion about this post