Makan Bergizi Gratis Kembali Disorot, KNPI

Kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah Jawa Barat terus menuai kritik. Program yang semula diharapkan menjadi solusi pemenuhan gizi siswa justru berulang kali dikaitkan dengan insiden keracunan makanan.

Pengawasan MBG oleh gubernur adalah tanggung jawab moral dan pelaksanaan teknis untuk memastikan program berjalan aman, higienis, dan tepat sasaran di wilayahnya, meliputi pengawasan ketat terhadap keamanan pangan, sanitasi dapur, dan verifikasi lapangan.

Tujuannya adalah mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan program memberikan manfaat gizi yang maksimal bagi masyarakat, seperti yang dicontohkan oleh Provinsi Jawa Tengah.

Tanggung jawab gubernur dalam pengawasan MBG
Memastikan keamanan pangan: Gubernur memastikan keamanan pangan menjadi prioritas utama dan tidak boleh ditawar. Hal ini termasuk memeriksa higienitas dan kualitas makanan yang disajikan.

Mengawasi standar operasional: Gubernur meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh mitra penyedia makanan (SPPG), mulai dari standar operasional hingga kelengkapan alat dan sertifikasi.

Memverifikasi lapangan: Dinas Kesehatan di bawah gubernur diperintahkan untuk memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur mitra memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menggelar koordinasi: Gubernur berperan mengumpulkan para kepala daerah, instansi terkait, dan mitra untuk menyelaraskan pengawasan dan memastikan program berjalan konsisten di seluruh kabupaten/kota.
Menjadi percontohan: Gubernur seperti di Jawa Tengah mengambil peran sebagai inisiator dan percontohan nasional dalam sistem pengawasan dan pengelolaan dapur MBG.
Contoh implementasi di Jawa