Kalau angle-nya memang **dukungan terhadap Gubernur Maluku**, judul dan alur berita bisa dibuat lebih positif dengan menonjolkan dukungan terhadap keberlanjutan program dan pelayanan masyarakat, sementara isu LHKPN tetap ditempatkan sebagai konteks.

# BEM Nusantara Maluku Dukung Gubernur Tetap Fokus Jalankan Program dan Layani Masyarakat

**AMBON** — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Maluku menyatakan dukungan agar Gubernur Maluku tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan, program pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di tengah dinamika penyampaian aspirasi publik.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi demonstrasi di kantor DPRD Maluku, Kamis (24/9/2026), yang membawa sejumlah isu terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Maluku.

Ketua Bidang Politik, Hukum dan HAM BEM Nusantara Maluku, Yudi Ardian Lagaleb, mengatakan mahasiswa dan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, setiap persoalan harus ditempatkan berdasarkan data, ketentuan hukum, serta kewenangan lembaga yang tepat.

“Pada prinsipnya kami menghormati hak setiap mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, setiap isu yang disampaikan dalam aksi harus ditempatkan sesuai kewenangan lembaga yang dituju,” ujar Yudi.

Menurutnya, persoalan LHKPN memiliki mekanisme tersendiri melalui KPK. Karena itu, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam LHKPN, persoalan tersebut dapat diuji melalui mekanisme yang telah disediakan.

“KPK memiliki mekanisme pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN. Karena itu, apabila substansi aksi adalah meminta pemeriksaan atau mempertanyakan ketidakwajaran dalam LHKPN, menurut kami harus diarahkan kepada mekanisme yang memang disediakan oleh KPK,” katanya.

### Jangan Ganggu Fokus Pemerintahan

BEM Nusantara Maluku menilai dinamika terkait LHKPN tidak seharusnya menggeser perhatian pemerintah dari agenda pelayanan dan pembangunan daerah.

Yudi berharap Gubernur Maluku dapat tetap berkonsentrasi menjalankan tugas pemerintahan serta berbagai program yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

“Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah tetap bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berbagai persoalan tentu dapat dikawal melalui mekanisme hukum yang tersedia, sementara program pemerintahan juga harus tetap berjalan,” ujar Yudi.

Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kesinambungan kerja antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, kritik dan pengawasan terhadap pemerintah diharapkan dapat berjalan secara konstruktif tanpa menghambat agenda pelayanan publik.

### BEM: Kritik Tetap Penting, Program Pemerintah Harus Berjalan

Yudi menegaskan bahwa mahasiswa tetap memiliki peran sebagai kekuatan kontrol sosial. Namun, sikap kritis mahasiswa harus dibangun berdasarkan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Mahasiswa harus tetap kritis. Tetapi kritik juga harus berbasis data, argumentasi hukum dan diarahkan kepada institusi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar isu LHKPN tidak berkembang menjadi tudingan politik tanpa dukungan data dan mekanisme hukum yang jelas.

“Jangan sampai isu LHKPN justru memiliki tendensi kepentingan politik tertentu. Kalau memang ada persoalan atau dugaan ketidaksesuaian dalam LHKPN, silakan diuji melalui mekanisme yang tersedia dan disampaikan berdasarkan data,” ujarnya.

BEM Nusantara Maluku menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pejabat publik tetap harus dikawal. Pada saat yang sama, Gubernur Maluku diharapkan dapat terus fokus menjalankan pemerintahan, melanjutkan program pembangunan, serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

BEM Nusantara Maluku juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana demokrasi yang sehat, mengedepankan dialog dan data, serta bersama-sama memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja memenuhi kepentingan masyarakat Maluku.