Lensa Maluku, – DPRD Kabupaten Buru Selatan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Daerah, Laporan Realisasi Semesteran, Prognosis APBD Tahun Anggaran Berjalan, serta sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian DPRD.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Buru Selatan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ahmad Umasangaji.
Hadir mewakili Pemerintah Daerah, Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah Prof. Ali Awan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rachamad Dasuki, SE., M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah Majid Latuconsina, SE., beserta jajaran TAPD lainnya.
Dalam pembukaan rapat, Ketua DPRD Ahmad Umasangaji menegaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan anggota DPRD dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada sesi pembahasan, anggota DPRD Bernadus Waemese menyoroti penyampaian Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis APBD.
Menurutnya, laporan tersebut harus menjadi instrumen evaluasi yang komprehensif terhadap capaian program dan penggunaan anggaran sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pada semester berikutnya.
Sementara itu, anggota DPRD Abdul Gani Rahwarin menyampaikan perhatian terhadap keterlambatan pembayaran gaji tenaga outsourcing di RSUD Dr. Salim Alkatiri. Ia meminta Pemerintah Daerah melalui TAPD segera mengambil langkah penyelesaian agar hak-hak para tenaga kerja dapat dipenuhi tepat waktu, mengingat mereka memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarga.
Perhatian terhadap sektor pendidikan juga disampaikan oleh anggota DPRD Abdurahman Souwakil. Ia menekankan bahwa saat ini telah memasuki periode pembayaran uang semester dan persiapan tahun ajaran baru.
Oleh karena itu, program bantuan beasiswa yang telah dialokasikan dalam APBD diharapkan dapat segera direalisasikan agar benar-benar memberikan manfaat bagi para pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan.
Selain itu, anggota DPRD Basir Solissa mempertanyakan kepastian jadwal pembayaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, gaji ke-13 memiliki fungsi strategis dalam membantu pembiayaan pendidikan anak-anak pegawai, terlebih saat ini bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Ia berharap Pemerintah Daerah dapat mempercepat proses pembayarannya sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua TAPD Prof. Ali Awan bersama jajaran TAPD menyampaikan penjelasan mengenai kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta langkah-langkah yang sedang dilakukan Pemerintah Daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban keuangan.
TAPD juga menyatakan akan menindaklanjuti seluruh masukan dan rekomendasi DPRD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan mengedepankan dialog dan penyampaian aspirasi secara terbuka.
Berbagai pandangan yang disampaikan anggota DPRD diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, mempercepat pemenuhan hak-hak pegawai, serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik kepada masyarakat.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Buru Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Buru Selatan.(LM-03)
Discussion about this post