Lensa Maluku, – Tokoh masyarakat Buru di Jakarta, Fuad Bachmid, mendesak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperluas penyelidikan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, dengan turut memeriksa PT MMM yang namanya belakangan menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat.
Desakan tersebut muncul di tengah apresiasi publik terhadap langkah Ditjen Gakkum ESDM bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang telah melakukan gelar perkara dan menetapkan 26 tersangka dalam kasus dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Botak.
Meski demikian, Fuad menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak tertentu saja. Menurutnya, seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan harus diperiksa secara objektif dan profesional.
“Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang diduga melakukan pelanggaran, bukan hanya korporasi tertentu. Jika ada informasi yang berkembang di ruang publik mengenai dugaan aktivitas yang melanggar hukum, maka informasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara profesional dan objektif,” ujar Fuad Bachmid, Rabu, (1/7/2026)
Menurut Fuad, langkah hukum yang ditempuh Ditjen Gakkum ESDM merupakan bagian penting dari upaya memastikan pengelolaan sektor pertambangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ia mengingatkan bahwa kredibilitas penegakan hukum akan diuji melalui konsistensi aparat dalam menindak setiap dugaan pelanggaran tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan, hingga saat ini masih berkembang tuntutan publik agar Ditjen Gakkum ESDM melakukan pendalaman terhadap dugaan aktivitas yang dikaitkan dengan PT MMM di kawasan Gunung Botak.
“Kami berharap setiap informasi yang berkembang dapat diperiksa secara terbuka berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia. Dengan demikian tidak muncul persepsi adanya tebang pilih dalam penegakan hukum,” katanya.
Fuad juga mengingatkan bahwa apabila berbagai aspirasi masyarakat tersebut tidak memperoleh perhatian yang memadai, kelompok pemerhati pertambangan akan mempertimbangkan langkah lanjutan dengan menyampaikan pengaduan kepada instansi terkait mengenai dugaan ketidakadilan dalam penegakan hukum sektor pertambangan.
Senada dengan itu, Koordinator Koalisi LSM Pemerhati Tambang Rakyat di Jakarta, Indra Jaya, menilai penegakan hukum di sektor pertambangan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
Menurutnya, komitmen pemerintah dalam memberantas praktik pertambangan ilegal harus diwujudkan melalui langkah hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif.
“Masyarakat ingin melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa membedakan latar belakang pelaku maupun korporasi yang terlibat. Siapa pun yang terbukti melanggar harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Indra.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Jaringan Aktivis Muda Maluku (JAMM) Jakarta, Adi Tamsil Kadimas, mengatakan meningkatnya perhatian publik terhadap kasus Gunung Botak harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh dugaan pelanggaran diperiksa secara profesional.
Menurutnya, proses hukum yang saat ini berjalan tidak boleh berhenti hanya pada penindakan terhadap sebagian pihak.
“Setiap informasi maupun dugaan pelanggaran yang berkembang harus ditindaklanjuti secara objektif berdasarkan alat bukti yang cukup. Penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PT MMM terkait berbagai desakan yang disampaikan sejumlah elemen masyarakat tersebut.
Publik kini menunggu langkah lanjutan Ditjen Gakkum ESDM dalam menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang terkait aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Botak, dengan harapan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.(LM-04)
Discussion about this post