Lensa Maluku, – DPRD Buru menilai, Pj Bupati Buru , Syarif Hidayat dan pemerintah daerah telah memberi kado buruk kepada masyarakat di Bumi Bupolo pada moment Ultah Kemerdekaan RI ke-79 dengan ditarik kembali anggaran DAK fisik bidang pendidikan sebesar Rp.16,7 mikiar oleh Pempus.
Reaksi keras itu datang dari anggota DPRD Kabupaten Buru, Irfan Papalia dan Jaidun Saanun pada Rapat Penyampaian Nota Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, Jumat (16/8/2024).
Rapat dipimpin Ketua DPRD, Muh Rum Soplestuny dan dihadiri langsung oleh Pj Bupati, Syarif Hidayat. Wakil Ketua DPRD, Djalil Mukaddar dan sejumlah pimpinan OPD juga hadir dalam rapat tersebut.
Jaidun Saanun di hadapan peserta rapat menegaskan, kalau esok tanggal 17 Agustus akan dilaksanakan puncak HUT RI ke-79, rakyat merdeka dan patut disyukuri dengan ucapan Alhamdulillah.
Tapi hari ini, lanjut Jaidun, Buru dalam keadaan berduka.”Kenapa berduka?,”tanya Jaidun.
Kemudian dijawabnya lagi, kalau Syarif Hidayat dan pemerintah daerah telah gagal.”Sebagai wakil rakyat, saya mau menyampaikan bahwa pemerintah gagal dalam mengelola DAK Bidang pendidikan.
Ini menjadi catatan penting bagi wakil rakyat,”tegas Jaidun.
Jaidun lalu menyentil sambutan Syarif Hidayat dalam rapat tersebut soal peningkatan sumber daya manusia (SDM).
“Mau peningkatan sumberdaya manusia bagaimana? Rp.16,7 miliar rupiah yang sudah ada saja tidak mampu dikelola,”cibir Jaidun.
Jaidun sarankan harus segera dievaluasi menyeluruh. PJ bupati harus mengevaluasi dengan turun sampai ke bawah.
Sedangkan. Pimpinan DPRD dan para wakil rakyat juga harus mengevaluasi Pj Bupati Buru karena tidak mampu menginstruksikan bawahannya dengan baik, sehingga DAK Bidang Pendidikan Rp.16,7 miliar yang telah digenggaman, kini ditarik oleh Pempus .”Luar biasa, selama pemerintahan ini berjalan, baru pernah terjadi,”sesali Jaidun.
Irfan Papalia dari PKS juga melontarkan hal senada. PJ Bupati dan pemerintah kabupaten dinilai gagal dengan memberi kado buruk di moment HUT RI.
Menyentil isi pidato Pj bupati, selanjutnya Irfan Papalia berkata, yang terjadi hari ini satu kado Ulang Tahun RI yang sangat mengecewakan.
Menurut Irfan di moment ini, seharusnya anggaran DAK fisik bidang pendidikan sudah dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan di daerah itu .
Namun yang terjadi, pemanfaatan DAK Rp.16,7 miliar itu tidak terlaksana dan berjalan dengan baik.
Kritik pedas dari para wakil rakyat itu tidak ditanggapi Syarif Hidayat dengan memberikan klarifikasi langsung dalam rapat tersebut, karena tidak dibuka ruang untuk itu.
Setelah rapat selesai, tidak terlihat Syarif mendekati para wakil rakyat dan berbincang ringan guna meluruskannya.
Ia hanya terlihat menyalami para anggota dewan dan langsung meninggalkan ruang rapat.
Ketika dicegat media ini dan ditanya solusi yang akan diambilnya terkait dengan penolakan pencairan dana DAK oleh Kementrian Keuangan, Syarif Hidayat dengan enteng mengatakan masih terus diusahakan supaya kegiatan itu tetap berjalan. “Katong masih tetap usahakan dia jalan,” kata Syarif.
Saat ditanya adakah jalan keluar yang lain bila lobi terakhir ke
pusat nantinya tetap ditolak, Syarif mengatakan di pos Pendidikan masih ada DAU.”Kita sudah berupaya ke Kementrian Keuangan, berdoalah semua dia berjalan,”ujar Syarif.
Syarif juga membantah telah mengotak-atik proyek untuk orang-orang dekatnya, sehingga terjadi keterlambatan menginput data ke kementrian keuangan.
“Oh tidak betul Saya tidak punya kewenangan untuk mengatur itu . Keterlambatan ini karena kita bekerja berdasarkan sistim ,”tukas Syarif.
Ditanya soal ia ada mengarahkan satu paket proyek TK kepada oknum Ketua OKP di Ambon , Syarif buru-buru menyangkalnya.”Saya tidak tahu. Mungkin dia mendapatkannya sendiri. Tapi ada orang menyangkut paut dan menghubungkan dia dengan saya,”tangkis Syarif.
Diteter lagi dengan pertanyaan kalau oknum OKP ini melobi Syarif di pendopo Bupati, tetap disangkalnya. “Dia pergi ke pendopo tidak ada urusannya dengan proyek pak. Urusannya dengan kegiatan dia di Ambon, dia mau melaksanakan konprensi,”jelas Syarif.
Sementara itu Kadis Dikbud, Dahlan Kabau secara terpisah menjelaskan, terkait bantuan dari Pempus di bidang pendidikan, ia selaku kadis akan tetap bertanggungjawab.
Kata dia, sekelumit masalah yang terjadi dengan DAK TA 2024, tidak akan mempengaruhi penyaluran DAK TA 2025 yang terupload di aplikasi Krisna.
Ditanya soal nasib DAK TA 2024 sebesar Rp.16,7 miliar, Dahlan menjelaskan masih terus berkoordinasi ke pempus untuk bagaimana anggaran itu tetap tersalur ke Kabupaten Buru.
Diakuinya, kalau batas waktu penyampaian pengajuan pencairan dan tanggal 31 Juli pukul 17.00 WIB lalu pihaknya memang mengalami kendala teknis.
Belum semua telah terupload, yakni PAUD 7 paket, SD 9 paket dan SMP 6 paket.
“Itu saja yang tidak terimput sesuai batas waktu yang ditentukan. Dinas pendidikan akan terus berproses menempuh berbagai langkah dan kita berdoa saja mudah-mudahan bisa tersalur,” tutup Dahlan.
Sebagaimans diberitakan, sebanyak 60 paket proyek dengan nilai total 16 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024 dikabarkan hangus, diduga akibat pemkab lalai mengajukan permintaan pencairan.
Masalah ini, kini kian viral di masyarakat, setelah dokumen surat dari Kementrian Keuangan, cq Kanwil Ditjen Anggaran Kementrian Keuangan Propinsi Maluku beredar luas melalui pesan whatsapp.
Kalangan DPRD Buru dan banyak pihak yang khawatir, akan ada dampak lain lagi yang terjadi di tahun anggaran 2025 nanti, dengan dijatuhkannya penalti dari Pemerintah Pusat, sehingga DAK Bidang pendidikan tidak dijatah lagi untuk Kabupaten Buru.
Ketua DPRD Buru, Muh Rum Soplestuny dihubungi media ini, membenarkan dan menyesali hangusnya proyek DAK sebesar Rp 16 miliar tersebut .”DAK 16 Milyar tahun 2024 Dinas PK Kabupaten Buru hangus, ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat,”ungkap Ketua DPRD Buru, Muh Rum Soplestuny, Kamis (15/8/3024).
Tanpa Tedeng aling-aling, Rum menegaskan, kalau DPRD Buru melalui Komisi III sudah sering mengingatkan Dinas Dikbud, perihal DAK Fisik TA 2024 ini.
Jangan terjadi seperti beberapa tahun lalu yang sebagian dananya ditarik kembali ke pusat karena kelalaian, sehingga fisik proyeknya terpaksa dibayar menggunakan DAU.
“Kini terulang kembali
di semua paket fisik dengan nilai yang fantastis.Padahal DPRD sudah sering kali mengingatkan,” kecam Rum.
Secara terpisah, Ketua Komisi III, Jaidun Saanun menambahkan, terakhir pada awal bulan Juli lalu, dinas telah dipanggil.
“DPRD sudah panggil dinas dan ingatkan di Bulan Juli kemarin terkait DAK.Tapi selesai, mereka cuek lagi,”prihatinkan Jaidun.
Sumber terpercaya sehari sebelumnya, pada Rabu (14/8/2029), dari jakarta lewat telepon terlebih dahulu mengabari perihal hangusnya proyek DAK fisik 11 miliar itu.
Menurut sumber ini, Pj Bupati Buru, Syarif Hidayat dan Kadis Dikbud, Dahlan Kabau sudah melobi langsung untuk meminta waktu perpanjangan pengusulan pencairan DAK.Tapi ditolak oleh Kementrian Keuangan.
Ada info sumir yang beredar dan belum dapat dibuktikan kebenarannya, kalau keterlambatan input data ke Kemenkeu Ditjen Anggaran, karena diduga proyeknya diotak-atik lagi oleh Pj Bupati yang baru dilantik akhir Mei lalu.
Dari 60 paket proyek fisik itu, sebanyak 24 paket telah selesai dilakukan lelang terbuka lewat LPSE.
Dari 24 paket lelang terbuka itu, sebanyak 18 paket selesai tender tanggal 22 Juli tanpa ada sanggahan. Sebanyak 6 paket lagi disanggah , tapi sanggahan tidak terbukti.
Semua hasil lelang telah disampaikan kepada PPTK pada Dinas Dikbud dan Kadis Dikbud.
Sedangkan 25 paket lagi melalui pengadaan langsung karena nilainya di bawah Rp.200 juta, dan sebanyak 11 paket lagi lewat ekatalog.
Paket pengadaan langsung (PL), konon diduga ada yang diberikan kepada orang-orang di link pj bupati, termasuk diberikan kepada satu oknum aktifis OKP. (LM-03)
Discussion about this post