Lensa Maluku, — Aktivitas penimbunan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ilegal kembali terpantau di Kota Ambon. Ironisnya, lokasi kegiatan tersebut berada hanya beberapa ratus meter dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, tepatnya di dalam area PT DOK Wayame, Talake, Kecamatan Nusaniwe.
Informasi yang dihimpun dari sumber lapangan menyebutkan, kegiatan yang diduga merupakan praktik illegal oil ini berlangsung secara rutin. Modus yang digunakan adalah memanfaatkan akses dermaga dan fasilitas tertutup untuk keluar-masuk BBM tanpa pengawasan resmi. Aktivitas bongkar-muat dilakukan pada jam-jam tertentu untuk menghindari pantauan publik.
“Ini jelas mencoreng wibawa aparat penegak hukum, karena lokasinya sangat dekat dengan markas kepolisian. Masyarakat bertanya-tanya, bagaimana mungkin kegiatan seperti ini bisa berjalan lancar tanpa ada tindakan tegas?” ujar Anshari Betekeneng SH, Fungsioner Pengurus Besar Badan Pengawasan Hukum Indonesia (PB BPHI), Minggu (10/8).
PB BPHI mendesak Kapolda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon, dan Kejaksaan Tinggi Maluku segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam melindungi aktivitas ini. Selain itu, Kementerian ESDM dan Pertamina diminta turun tangan untuk memastikan tidak ada kebocoran distribusi BBM resmi yang mengalir ke pasar gelap.
Kami akan menindaklanjuti laporan ini secara resmi, termasuk membawa bukti-bukti ke KPK jika dalam waktu dekat tidak ada penindakan. Illegal oil ini merugikan negara miliaran rupiah dan berpotensi memicu kecelakaan kerja maupun pencemaran lingkungan,” tegas Anshari.
Kasus illegal oil di Ambon bukan kali ini saja mencuat. Sebelumnya, beberapa lokasi penimbunan ilegal sempat terungkap, namun hingga kini praktik tersebut terus berulang. Publik menilai lemahnya pengawasan dan dugaan adanya backing dari oknum aparat maupun pejabat membuat bisnis haram ini sulit diberantas.
BPHI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi aktivitas ilegal terkait BBM. “Kita tidak boleh diam. Uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat malah dinikmati segelintir orang lewat bisnis kotor ini,” tutupnya.(LM-04)
Discussion about this post