Lensa Maluku – Isu temuan keuangan terkait pengelolaan anggaran sebesar Rp4,6 miliar pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dijawab secara terbuka melalui langkah verifikasi dan pertanggungjawaban administratif sesuai prosedur yang berlaku. Penggunaan anggaran tersebut telah diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, menegaskan bahwa setiap tahapan pengelolaan anggaran dilaksanakan dalam koridor regulasi serta berada dalam sistem pengawasan berlapis. Menurutnya, audit yang dilakukan BPK merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang lazim dalam tata kelola keuangan negara, dan seluruh rekomendasi yang tercantum dalam LHP telah ditindaklanjuti secara sistematis.
“Pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan perencanaan yang terukur. Setelah audit, kami memastikan seluruh dokumen diverifikasi kembali, dan pertanggungjawaban disusun sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan, Inspektorat bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan verifikasi administratif dan substantif terhadap dokumen kegiatan. Pemeriksaan meliputi kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran, realisasi fisik dan keuangan, kelengkapan bukti transaksi, serta keabsahan dokumen pendukung lainnya.
Seluruh realisasi belanja atas dana Rp4,6 miliar tersebut telah dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan perbendaharaan daerah. SPJ mencakup rincian penggunaan dana, bukti pembayaran yang sah, berita acara kegiatan, serta laporan realisasi anggaran yang terdokumentasi secara tertib.
Selain itu, proses penutupan keuangan dilakukan melalui rekonsiliasi dan pencocokan data antara bendahara, PPK, serta sistem akuntansi perangkat daerah. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan tidak terdapat selisih administrasi maupun kekeliruan pencatatan dalam laporan akhir periode anggaran.
Singerin menambahkan bahwa isu temuan keuangan harus disikapi secara objektif dan proporsional. Ia menegaskan bahwa audit bukanlah bentuk vonis, melainkan instrumen pengawasan untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Setiap rekomendasi kami tindak lanjuti. Prinsipnya adalah memperkuat sistem, bukan sekadar menjawab isu. Transparansi adalah komitmen kami dalam mengelola anggaran pendidikan,” tegasnya.
“Saya tahu apa yang harus dilakukan untuk kepentingan dinas, apalagi kepentingan program,” saya berharap jangan dengan narasi yang aneh, issu salah penggunaan Dana Rp4,6 Milliar itu tidak benar”, Tegas Singerin
Dana Rp4,6 miliar tersebut digunakan untuk mendukung program prioritas pendidikan di Provinsi Maluku, termasuk operasional kegiatan dan peningkatan layanan pendidikan. Seluruh pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan dan kebutuhan riil di lapangan.
Dengan telah dilaksanakannya verifikasi, penyusunan pertanggungjawaban, serta penutupan keuangan sesuai prosedur, pengelolaan anggaran tersebut dinyatakan berada dalam koridor aturan yang berlaku. Ke depan, penguatan pengawasan internal dan evaluasi berkala akan terus dilakukan guna memastikan setiap rupiah anggaran publik dikelola secara profesional dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Maluku. (LM-10)
Discussion about this post