Lensa Maluku, – Setelah terlibat skandal datangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal Cina ke Tambang Gunung Botak, PT Harmoni Alam Manise kembali memasok sebanyak 13 TKA dari negara yang sama.
Informasi yang berhasil dihimpun media ini sepekan terakhir menyebutkan 13 TKA asal Cina/Tiongkok itu didatangkan pada Bulan Mei lalu.
Sebanyak 12 TKA berkelamin pria ditempatkan di camp PT HAM di Jalur B Gunung Botak, Desa Wamsaid, Kecamatan Waelata dan satu lagi perempuan konon kabarnya ada di salah satu kantorvfirma hukum di dalam Kota Namlea yang juga menjadi markas PT HAM.
Ke-13 TKA itu antara lain, Pu Guangming, Liu Changing, Wu Chengxiao, Su Minggui, Liu Shunfa, Hu Menghui, Liu Jinxin, Wu Yiming, Wu Jing, Long Zhixiang, Lou Yulong, Li Jianfeng dan satu pekerja perempuan bernama Cai Ming.
Dari dokumen tercecer yang sampai di tangan media, Berkop surat Kementrian Nakertrans Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, menguatkan kalau pemberi kerja bukan koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Gunung Botak, melainkan PT Harmoni Alam Manise (PT HAM yang kantornya beralamat di Jln KH Mas Mansyur 59 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA Sebagai PNBP Pemegang Izin Tinggal kepada 13 WNA Cina ini selama 12 Bulan dengan alamat di Kabupaten Buru yang terbit tanggal 4 Mei 2026 setelah PT HAM membayar DKPTKA sebesar seribu dua ratus dolar USA per TKA.
Sejumlah pengurus koperasi IPR yang dihubungi secara terpisah, bersuara yang sama, mengaku tidak pernah punya niat apalagi mendatangkan TKA asal Cina untuk bekerja di tambang Rakyat GB.
“Semua ini hasil kerja ibu Helena Ismail dan PT HAM yang Dirutnya pa La Ode Ida, ” ungkap satu ketua koperasi IPR di GB.
Ketua Koperasi ini mengaku heran kenapa TKA Cina sudah duluan ada di tambang GB, sementara tambang Rakyat saja belum berjalan.
Ia mengaku bersama para ketua koperasi sempat diperiksa di Mabes Polri beberapa waktu lalu saat PT HAM tertanggal basah mendatsbgksn TKA ilegal di GB dan mereka tidak tahu menahu soal itu.
Banyak penambang yang dihubungi terpisah, juga mempertanyakan kehadiran TKA yang berdiam di camp PT HAM di Jalur B, sementara posisi Gunung Botak dalam status ditutup dari seluruh aktifitas tambang dan kini dijaga oleh personil Yonif 733/Raiders.
Saat demo para penambang dan HMI beberapa waktu lalu di Namlea, ada yang lantang bersuara kalau mereka menduga/mencurigai ada aktifitas penambangan di Jalur H dan Jalur B oleh perusahaan atau pemodal, sehingga masyarakat selalu dicegah masuk ke GB lewat dua Jalur itu.
Kecurigaan para penambang ini mulai terkuat saat media ini beberapa hari lalu sempat masuk ke GB lewat Jalur B.
Di sana ditemui ada 12 WNA asal Cina, seluruhnya lelaki di camp PT HAM. Ada yang terlihat sedang makan, ada yang rebahan di dalam Kamar dan dua orang lagi terlihat sedang membersihkan handuk sapi.
Di depan camp PT HAM ada terlihat puluhan drum plastik berukuran 200 liter berisi BBM, diduga solar bersubsidi.
Tidak jauh dari sana ada terparkir beberapa buah eksavator dan doser.
Saat berada di camp PT HAM, hanya beberapa langkah kaki dari sana ada pemandangan satu bak rendaman berukuran besar untuk pemurnian pasir emas menjadi emas.
Sampai berita ini dikirim, belum. Ada konfirmasi resmi dari pihak PT HAM perihal maksud memasok TKA asal Cina ke GB.
Beberapa sumber terpercaya menyebutkan, kalau PT HAM diam-diam bermaksud mengelola pemurnian emas di GB.
Sumber ini lalu menyebut tidak jauh dari camp PT HAM ada terdengar bunyi mesin domping yang lagi beroperasi dalam hutan rimbun di bibir Kali Wamsaid yang diduga ada kaitan dengan perusahaan ini. Apalagi di campnya selalu ada pekerja asing.
Dugaan warga yang mencurigai PT HAM ini sempat dikonfirmasi dengan Humas PT HAM, Sofyan Muhammadiya, Selasa (3/6/3026) namun belum direspon sampai berita ini dikirim.
Di telepon, walau tersambung, humas PT HAM ini terkesan enggan menanggapinya.
Ditanya lewat pesan WA soal maksud mendatangkan TKA dan apakah PT HAM punya izin khusus di Tambang GB, serta keberadaan bak rendaman di Jalur B, walau terlihat ada contreng dua menandai pesan sudah sampai, Sofyan hanya membacanya dan tidak membalas petanyaan/konfirmasi itu.
Sekda Kabupaten Buru, Azis Tomia yang ditanyai terpisah Selasa siang (2/6/2026) perihal kehadiran TKA asal Cina di GB itu, meminta agar hal sebaiknya ditanyakan langsung ke Dinas ESDM Maluku, karena kewenangan tambang ada di pemerintah propinsi.
Khusus terkait 13 TKA itu, jelas Azis sesuai Pasal 87 Perda Nomor 02 Tahun 2023 ada yang namanya Retribusi Tenaga Kerja Asing .
Tapi retribusi ini baru berlaku saat TKA perpanjang izin tinggal setelah setahun mereka mengantongi izin tinggal dari Kemenakertrans RI di Jakarta.
“Kalau dia datang satu tahun, dia belum bayar ke daerah. Nanti setelah setahun dia perpanjang izin TKA baru membayar ke pemkab sebesar seratus dolar USA per bulan, ” jelas Azis.
Ditanya apakah ke-13 TKA ini masuk menggunakan visa kerja atau isa yang lain, Azis mengatakan, pemda tidak punya kewenangan untuk meneliti karena hak itu ada di Kantor Imigrasi.
Menanggapi pertanyaan media soal bak rendaman untuk pengelolaan pemurnian emas di camp PT HAM di Jalur B, dengan nada bijak, Azis mengatakan, khusus mengenai tambang Pemkab Buru tidak bisa berkomentar banyak.
“Prinsipnya sekarang sudah diambil alih oleh teman-teman di propinsi, biar nanti propinsi yang menanggapi. Bisa tanya ke ESDM propinsi, ” saran Azis.
Sampai berita ini dikirim, tidak ditemukan satu buktikan soal izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada PT HAM di GB, baik dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) apalagi Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
PT HAM diketahui masuk di GB awal tahun lalu bermodal IPR yang dikantongi dua koperasi dari 10 koperasi yang telah berizin.
Awal masuk perusahan ini diam-diam mulai mempekerjakan 5 TKA asal Cina secara ilegal dengan berkedok Reklamasi tambang GB.
Setelah itu perusahan ini semakin latah mendatangkan puluhan TKA asal Cina, dan keberadaan TKA ilegal ini terbongkar setelah Pangdan XIV Pattimura keceplosan bersuara dengan menyebut mendapat laporan ada 2O WNA di tambang ilegal Gunung Botak.
Masalah ini sempat ramai sehingga Kantor Imigrasi ikut turun tangan lalu mendeportasi sejumlah TKA ilegal kembali ke Cina belum lama ini.
Keberadaan 13 TKA asal Cina di camp PT HAM Jalur B Gunung Botak ini telah coba dikonfirmasi dengan je Kantor Imigrasi Kelas II Ambon.
Dikonfirmasi lewat pesan WA salah satu wartawan di Namlea ke Humas Imigrasi Ambon, wartawan dibuat terheran-heran karena Kepala Kantor Imigrasi enggan langsung menanggapi pertanyaan para wartawan ini.
Melalui humasnya para wartawan di Namlea diminta agar terlebih dahulu mengirim surat ke Kantor Imigrasi Kelas II Ambon. “Seblumnya boleh begitu saja. Kalau sekarang sudah wajib yang menyangkut data WNA, ” jelas pihak Imigrasi Ambon.(LM-04)
Discussion about this post