Lensa Maluku, — Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Kejaksaan Negeri Buru, Kepolisian Resor Buru Selatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buru Selatan, serta pihak perusahaan pelaksana pembangunan ruas jalan titik nol Namrole–Leksula.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati Buru Selatan, Selasa (15/9/2026), dan menjadi forum koordinasi untuk membahas sejumlah persoalan terkait pembangunan infrastruktur serta program strategis di wilayah Kabupaten Buru Selatan.
Rapat dipimpin Bupati Buru Selatan, La Hamidi, S.H., didampingi Wakil Bupati. Turut hadir Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Kapolres Buru Selatan, perwakilan BPN Buru Selatan, serta pihak perusahaan pelaksana pembangunan ruas jalan Namrole–Leksula.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah membahas sejumlah agenda, terutama pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktur, persoalan lahan, serta koordinasi terhadap proyek strategis yang berada di wilayah Buru Selatan.
Bupati mendorong agar pelaksanaan setiap pekerjaan infrastruktur berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi mutu pekerjaan, waktu pelaksanaan maupun tata kelola pembangunan.
Selain pengawasan proyek, persoalan sengketa dan klaim kepemilikan lahan yang berkaitan dengan kawasan pembangunan turut menjadi perhatian. Koordinasi dengan BPN dan aparat penegak hukum dinilai diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan serta mencari penyelesaian atas berbagai hambatan yang terjadi di lapangan.
Rapat juga membahas evaluasi dan koordinasi terhadap sejumlah proyek strategis nasional yang berada di Kabupaten Buru Selatan.
Pemerintah daerah menilai sinergi lintas sektor penting untuk mencegah persoalan administratif, teknis maupun persoalan lapangan menghambat proses pembangunan.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Buru Selatan menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPN dan pihak swasta dalam mengawal pembangunan.
Pemkab berharap berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara persuasif, profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan program pembangunan di Kabupaten Buru Selatan berlangsung secara transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat.(LM-03)
Discussion about this post