Lensa Maluku, – Data adalah wajah pembangunan. Jika data buram, arah pembangunan pun bisa salah. Namun jika data jernih, akurat, dan terpadu, pembangunan akan lebih jelas, tepat, dan mensejahterakan masyarakat.
Pesan itu menjadi benang merah dalam Workshop Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku tentang Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Tahun 2024-2025 yang digelar atas kolaborasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Maluku bersama Program SKALA, di Hotel Manise Ambon, Selasa (30/9/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas Kominfo Maluku, Melkias Lohy Provincial Lead SKALA Maluku diwakili Ferry, perwakilan BPS Maluku, Kabid Lingkup Dinas Kominfo Maluku, hingga kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Maluku. Turut hadir pula narasumber dari Pusdatin Kemendagri, Walidata Diskominfo, dan Bappeda.
Dalam sambutannya, Lohy menegaskan bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Di era digital, data adalah aset yang sangat berharga. Data berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Namun perjalanan Satu Data Maluku tidak mudah. Meski Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data telah diberlakukan sejak 2022, hingga kini pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Forum satu data di provinsi maupun kabupaten/kota belum optimal, produsen data belum bekerja maksimal akibat keterbatasan anggaran, pelaksanaan SIPD e-Walidata belum merata, dan infrastruktur data terintegrasi juga masih terbatas.
“Permasalahan ini, jika tidak segera kita atasi, akan berdampak pada lemahnya dasar perencanaan pembangunan, bahkan berpotensi melahirkan kebijakan yang salah sasaran. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis, mulai dari penguatan forum satu data, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi penganggaran, hingga pembangunan infrastruktur data,” tegas Lohy.
Workshop kali ini difokuskan pada penyelesaian dokumen standar data dan metadata statistik tahun 2024-2025. Dokumen tersebut menjadi ukuran kualitas data yang layak digunakan dan disebarluaskan sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah. Pada 2023 lalu, capaian pemenuhan standar data sudah 100 persen, sementara metadata baru 46 persen.
Selain penyusunan dokumen, tahapan berikutnya adalah pengumpulan dan pemeriksaan data. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan daftar yang ditetapkan untuk tahun berjalan. Wali data kemudian melakukan pemeriksaan guna memastikan data memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 memiliki standar, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan perkembangan implementasi SIPD e-Walidata. Sistem ini menjadi sarana utama dalam penyelenggaraan satu data pemerintah, dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan integrasi ke sistem nasional. Beberapa kabupaten/kota di Maluku sudah aktif menggunakannya, meski sebagian lainnya masih perlu ditingkatkan konsistensinya.
Berdasarkan laporan, dari total 3.920 data yang diinventarisir pada tahun 2025, seluruhnya sudah diinput, diperiksa, dan dipublikasikan oleh wali data. Semua data tersebut juga telah disahkan melalui SK Gubernur Nomor 1900 Tahun 2025. “Ini bukti bahwa kerja sama lintas sektor mulai menampakkan hasil konkret,” ujar Lohy.
Tak hanya berhenti di situ, Pemprov Maluku melalui Kominfo juga tengah menyiapkan Portal Satu Data Maluku yang segera diluncurkan. Portal ini akan menjadi pusat data sektoral terpadu yang bisa diakses provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaannya diharapkan mampu memperkuat prinsip interoperabilitas atau bagi-pakai data antarinstansi.
“Melalui workshop ini, saya mengajak kita semua memperkuat komitmen bersama dalam penyelenggaraan Satu Data Maluku. Mari kita bekerja disiplin, bersinergi antar pihak, dan terus meningkatkan kapasitas agar data Maluku dapat diandalkan di tingkat nasional,” pungkas Lohy, sebelum membuka workshop secara resmi.
Ferry, perwakilan Provincial Lead SKALA Maluku, turut menegaskan pentingnya prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi standar data, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas.
“Jika keempat prinsip ini tidak terpenuhi, data tidak bisa disebut berkualitas, apalagi dijadikan dasar perencanaan,” jelasnya.
Workshop yang difasilitasi penuh oleh SKALA ini diharapkan menjadi momentum untuk merampungkan penyusunan standar data dan metadata statistik 2024-2025, sekaligus menguatkan komitmen OPD produsen data agar Maluku tidak lagi tertinggal dalam tata kelola pembangunan berbasis data.(LM-05)
Discussion about this post