Lensa Maluku, – Pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat langkah pengembangan sektor pertanian melalui program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan. Sebagai tindak lanjut pertemuan Gubernur Maluku bersama Menteri Pertanian dan Bupati Buru Selatan beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Hilirisasi Ubi Kayu Kabupaten Buru Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Senin (3/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Bupati Buru Selatan La Hamidi bersama Wakil Bupati Buru Selatan beserta jajaran, Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) atau yang mewakili, Staf Ahli Gubernur Maluku, para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mengevaluasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam mendukung investasi hilirisasi ubi kayu, terutama menyangkut ketersediaan lahan, dukungan masyarakat, serta kesiapan petani.
“Kita ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah lahan harus benar-benar clear and clean, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kepastian lahan menjadi faktor utama untuk memberikan rasa aman bagi investor dan mempercepat realisasi program hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan,” ujar Sadali.
Ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan sengketa lahan yang pernah terjadi di Maluku tidak boleh kembali terulang karena dapat menghambat masuknya investasi.
Menurutnya, keberhasilan hilirisasi sangat ditentukan oleh sinergi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Sekda juga mengungkapkan bahwa Maluku memiliki potensi besar dalam pengembangan ubi kayu dengan luas panen sekitar 1.875 hektare dan produksi mencapai sekitar 42.027 ton. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pembangunan industri hilir yang mampu memberikan nilai tambah bagi komoditas pertanian daerah.
“Program ini bukan hanya berbicara soal pertanian, tetapi juga tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika kebutuhan lahan mencapai sekitar 12 ribu hektare, maka akan tercipta puluhan ribu lapangan pekerjaan, belum termasuk dampak berganda ketika industri pengolahannya mulai beroperasi,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Buru Selatan, La Hamidi, menyampaikan bahwa persiapan program hilirisasi telah dilakukan secara intensif selama kurang lebih lima bulan bersama Kementerian Pertanian, PTPN, PT Agrinas, dan Bappenas guna menyelaraskan seluruh perencanaan dengan Pemerintah Provinsi Maluku.
“Ini merupakan gagasan besar Bapak Gubernur Maluku untuk membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mendukung penuh kebijakan tersebut. Saat ini kesiapan kami telah mencapai sekitar 75 persen dan akan terus dimantapkan hingga seluruh persyaratan terpenuhi, khususnya terkait kepastian lahan sebagaimana menjadi arahan Kementerian Pertanian,” ujar La Hamidi. (LM-03)
Pengangkatan Pimpinan Jurusan Di Politeknik Negeri Ambon Dipertanyakan, DIREKTUR MARCEAU HAURISSA Dinilai Perlu Buka Terang
Lensa Maluku - Polemik terkait tata kelola dan mekanisme pengisian jabatan strategis di lingkungan Politeknik Negeri Ambon (Polnam) mulai menjadi...
Discussion about this post