Lensa Maluku, – Infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), hingga kini masih jauh dari harapan masyarakat. Banyak ruas jalan di daerah bumi Saka Messe Nusa terlihat masih rusak total. Sabtu, 23/08/2025.
Hampir sebagian besar masyarakat di daerah tersebut belum menikmati pembangunan secara merata, terutama pada akses jalan.
Anggota DPRD Maluku daerah pemilihan Seram Baguan Barat Ismail Marasabessy mengatakan, “saya sudah memaksimalkan dengan kapasitas saya bahkan saya sering menyuarakan yang namanya kepentingan pembangunan terutama jalan dan jembatan, tersebut ke pemerintah kabupaten dan provinsi, namun belum mendapatkan tanggapan serius.
Dirinya meminta Kepala Balai Jalan dan Jembatan Provisi Maluku Yana Astuti tidak tinggal diam dan mampu menjawab persoalan di Seram Barat ” soal jalan dan jembatan adalah masalah yang serius, untumanya kepentingan masyarakat dalam akses. Ucap Marasabessy
Lanjut Marasabessy, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat agar tidak boleh mengalihkan jalan berstatus nasional dan provinsi ke jalan kabupaten.
“Saya sering sampaikan bahwa ruas jalan seperti di Huamual, Waisala, kemudian jalan lingkar Pulau Manipa dan Kelang itu dulunya berstatus jalan provinsi. Namun belakang, Pemkab menurunkan statusnya sebagai jalan kabupaten. Kita tidak boleh mengambil resiko dengan membebani daerah. Harus diingat bahwa efesiensi anggaran itu berdampak terhadap seluruh kabupaten, karena itu kita harus berhati-hati dalam melangkah,” kata Marasabessy.
Kepada media Anggota DPRD Provinsi Maluku Fraksi NasDem menegaskan Pemkab setempat harus berhati-hati dalam mengestimasi anggaran yang akan dikeluarkan untuk infrastruktur jalan yang sudah diturunkan statusnya ke kabupaten. Artinya yang harus dihitung adalah seberapa besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki SBB.
Dia berharap agar ada inisiatif dari Pemkab dengan melibatkan DPRD Kabupaten serta perwakilan anggota legislatif asal SBB yang berada di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, guna mengkoordinasikan status jalan tersebut ke pemerintah provinsi dan pusat.
“Artinya, status jalan harus dikembalikan lagi ke provinsi dan nasional, sehingga anggarannya menjadi beban negara, bukan malah kabupaten dengan anggaran yang terbatas. Sekali lagi saya ingatkan agar kita tidak salah melangkah karena APBD kita sangat kecil,” ujarnya mengingatkan.
Sebagai salah satu aleg yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku, sekiranya bisa saling bahu-membahu dengan Pemkab untuk berkoordinasi bersama pemerintah pusat dan provinsi. Karena efesiensi anggaran, menjadi kendala bagi daerah untuk bertindak lebih.
“Jadi jalan lingkar Manipa, Kelang, Buano, kemudian di Huamual harus kita usulkan untuk dinaikan statusnya sebagai jalan provinsi. Sementara yang berstatus provinsi diusulkan untuk ditingkatkan ke jalan nasional. Pemkab jangan rancu dan gegabah” tandasnya.
Selain di wilayah-wilayah tersebut, Marasabessy sedikitnya menyentil jalan nasional dari arah Kecamatan Kairatu menuju kota kabupaten yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.
“Pemerintah haru secepatnya memperbaiki jalan tersebut karena terlalu banyak yang alami kerusakan fatal dan beresiko bagi pengguna jalan” sebut Marasabessy
“Mestinya jalan menuju kota kabupaten harus diperbaiki, karena itu jalan nasional. Saya juga lihat di tanjakan Piru itu sangat berbahaya sekali. Banyak jalanan yang rusak para dan itu harus diperbaiki secepatnya oleh pemerintah,” desaknya.
Kemudian yang paling penting adalah jalan menuju desa-desa di pegunungan Kecamatan Elpaputtih. Masyarakat di sana, ungkap dia, masih jauh dari sejahtera karena sampai saat ini terus berjalan kaki hingga puluhan kilo meter menyusuri hutan dan sungai.
“Saya pernah beberapa kali berkunjung desa-desa itu, seperti di Abio, Huku Kecil dan Ahiolo. Kita terpaksa memarkir kendaraan di Desa Tala untuk jalan ke sana, bahkan turun pun menggunakan rakit. Tambahnya. (LM-05)
Discussion about this post