JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui Dinas Pariwisata mengambil langkah proaktif dengan melakukan koordinasi ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) guna mendorong desa-desa di wilayahnya mengakses Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi (SEHATI), yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional periode 2026–2031.
Koordinasi tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Plt Kadis Parawisata Bursel Ismudin Boy dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemendes PDT.
Dalam pembahasan itu, pengembangan sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata desa menjadi salah satu fokus utama karena dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian.
Program SEHATI dirancang untuk mendorong desa mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Desa-desa yang memenuhi persyaratan didorong menyusun proposal sesuai potensi wilayah masing-masing untuk mengikuti proses seleksi yang dilakukan pemerintah daerah dan Kemendes PDT.
Adapun kriteria prioritas penerima program meliputi desa berstatus maju dan berkembang berdasarkan Indeks Desa 2025, telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menjalankan program padat karya tunai desa, memiliki produk unggulan di sektor pertanian, perikanan, atau pariwisata, memiliki akses internet, berada di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), serta memiliki tingkat kerentanan iklim menengah hingga tinggi.
Dalam pembahasan tersebut juga disampaikan bahwa desa yang lolos seleksi berpeluang memperoleh dukungan pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diajukan. Nilai bantuan yang diproyeksikan dapat mencapai sekitar Rp2,5 miliar per desa untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal, termasuk budidaya perikanan dan rumput laut.
Menurut Kemendes PDT, Program SEHATI diarahkan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui penguatan ekonomi hijau, peningkatan nilai tambah komoditas lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Program ini juga mendorong percepatan digitalisasi desa melalui pemanfaatan akses internet untuk pengelolaan data dan pemasaran produk unggulan.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buru Selatan, Ismudin Booy, menilai program tersebut memiliki peluang besar untuk mempercepat pengembangan desa wisata di daerahnya. Menurutnya, potensi wisata bahari, kawasan mangrove, serta budidaya perikanan yang dimiliki Buru Selatan dapat diintegrasikan dengan agenda pembangunan ekonomi desa.
Usai melakukan koordinasi di Kemendes PDT, Ismudin Booy juga bertemu dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, untuk membahas pengembangan ekowisata, wisata bahari, dan desa wisata yang berada di kawasan konservasi. Pertemuan tersebut juga membahas sinkronisasi kebijakan terkait pengelolaan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta pengembangan destinasi berbasis kelestarian lingkungan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat implementasi Program SEHATI sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mendukung target pembangunan nasional berbasis ekonomi hijau, ketahanan pangan, dan pariwisata berkelanjutan.(LM-04)
Discussion about this post