Lensa Maluku – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon memperjelas substansi kritik yang sebelumnya disampaikan terkait pembangunan Jembatan Sungai Wai Tomu, Kota Ambon. GMKI menegaskan, kritik terhadap aspek perizinan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan, apalagi tuntutan pembongkaran konstruksi jembatan.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua GMKI Cabang Ambon, Reno Patty, dalam pertemuan bersama jajaran Kodam XV/Pattimura di Cafe Pelangi, Ambon, Sabtu (14/11/2026). Pertemuan itu sekaligus menjadi ruang klarifikasi atas pemberitaan Media online Gapura Manise yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan maksud dan substansi pernyataan GMKI.
Reno menegaskan, sikap organisasi yang dipimpinnya semata-mata menyoroti pentingnya pemenuhan seluruh ketentuan dan persyaratan perizinan dalam proses pembangunan. GMKI tidak pernah bermaksud menghambat, mengecam, ataupun menolak upaya penataan kawasan Sungai Wai Tomu.
“Kami ingin memperjelas bahwa kritik yang kami sampaikan bukan dimaksudkan untuk mengecam ataupun menolak pembangunan Jembatan Sungai Wai Tomu. Kami hanya ingin menyampaikan masukan agar seluruh proses pembangunan memperhatikan ketentuan dan persyaratan perizinan yang berlaku,” tegas Reno.
Ia juga menyayangkan munculnya narasi pemberitaan yang menurutnya berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. Sebab, substansi yang disampaikan GMKI adalah perlunya penghentian sementara aktivitas pembangunan sampai seluruh persyaratan perizinan diselesaikan, bukan meminta pembongkaran konstruksi bangunan.
GMKI, lanjut Reno, tetap menghargai kerja jurnalistik. Namun, akurasi, konfirmasi, dan verifikasi harus menjadi prinsip utama agar pernyataan narasumber tidak kehilangan konteks serta tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
“Kami berharap setiap informasi atau pernyataan yang disampaikan kepada media dapat diberitakan sesuai dengan maksud dan substansi sebenarnya, tanpa mengubah konteks dari apa yang kami sampaikan,” ujarnya.
Di sisi lain, GMKI mengakui bahwa penataan kawasan Sungai Wai Tomu memiliki potensi memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan ruang publik yang lebih tertata serta membuka peluang ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam diskusi tersebut, Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura, Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, menjelaskan bahwa pengelolaan dan penentuan pelaku UMKM nantinya akan dikoordinasikan bersama instansi terkait. Kodam hanya menyiapkan kriteria sebagai acuan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas usaha di kawasan tersebut.
Kodam juga menegaskan bahwa penataan UMKM tidak dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu, termasuk Keluarga Besar TNI (KBT). Sebaliknya, fasilitas yang disiapkan diharapkan dapat membuka kesempatan secara lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan aktivitas ekonomi.
GMKI turut mendorong agar sosialisasi pembangunan diperluas, termasuk dengan melibatkan masyarakat dan jemaat gereja yang berada di sekitar kawasan Wai Tomu. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami secara utuh tujuan, tahapan, serta manfaat penataan kawasan.
Menanggapi usulan itu, pihak Kodam menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur serta perwakilan elemen masyarakat. Kodam juga menyambut positif masukan GMKI sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan membangun pemahaman bersama.
Terkait aspek teknis lingkungan, Kodam menjelaskan bahwa kalangan akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) turut dilibatkan dalam mendukung kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), termasuk kajian pada bidang biologi dan kimia.
Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan mengenai pembangunan tidak harus berujung pada pertentangan. Kritik terhadap perizinan, kebutuhan sosialisasi, dan kepentingan masyarakat justru perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan publik agar pembangunan berjalan secara tertib dan bertanggung jawab.
Kodam XV/Pattimura menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi terbuka dan konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat. Setiap kritik dan masukan akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan penataan kawasan Sungai Wai Tomu.
Pada akhirnya, pembangunan Wai Tomu diharapkan tidak sekadar menghadirkan infrastruktur dan ruang publik yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperluas kesempatan UMKM, serta mendukung kemajuan Kota Ambon.(LM-10).
Discussion about this post