Lensa Maluku – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mulai memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui sinkronisasi pokok-pokok pikiran (Pokir) dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Ambon.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon Tahun 2026 yang mengusung tema “Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon”, Sabtu 14/11/2026, bertempat di Hotel Santika Ambon.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD, terutama memastikan setiap aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses maupun agenda kedewanan lainnya dapat diterjemahkan menjadi usulan pembangunan yang terukur, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, dalam laporan panitia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis untuk menentukan arah, tujuan, strategi dan kebijakan pemerintah dalam periode tertentu.
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki tanggung jawab substantif dalam proses perencanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat yang diserap melalui daerah pemilihan harus dirumuskan secara sistematis menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.
Namun, dalam implementasinya, pengelolaan Pokir masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari keterbatasan kemampuan anggaran daerah, potensi tumpang tindih usulan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga belum optimalnya penyelarasan prioritas antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Usulan pokok-pokok pikiran harus sesuai dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, serta dikelola secara transparan, akuntabel, tertib administrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Alfian.
Ia menyebutkan, terdapat tiga tujuan utama pelaksanaan Bimtek tersebut. Pertama, mengevaluasi sekaligus memperdalam mekanisme, tahapan dan regulasi pengelolaan Pokir dalam perencanaan pembangunan daerah. Kedua, meningkatkan kualitas penjaringan dan penghimpunan aspirasi masyarakat agar sesuai kebutuhan serta prioritas pembangunan. Ketiga, memperkuat sinergi dan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Ambon.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Mourist Tamaela, menegaskan bahwa DPRD bukan sekadar lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan anggaran dan pengawasan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia menjelaskan, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu instrumen strategis dalam menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Karena itu, Pokir tidak boleh dipandang hanya sebagai daftar usulan atau keinginan politik anggota DPRD. Lebih dari itu, Pokir merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses, rapat dengar pendapat (RDP), maupun berbagai kegiatan kedewanan lainnya.
“Tantangan yang sering kita hadapi di lapangan adalah bagaimana memastikan pokok-pokok pikiran DPRD selaras dan terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik RKPD, KUA-PPAS maupun APBD, tanpa keluar dari koridor regulasi yang berlaku,” ungkapnya.
Menurutnya, sinkronisasi yang baik menjadi kebutuhan mendasar untuk menghindari tumpang tindih program, memastikan ketepatan sasaran pembangunan, sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Mourist juga menekankan pentingnya pendalaman teknis dari para narasumber, terutama terkait mekanisme penyelarasan Pokir dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Tidak hanya itu, perspektif pengawasan dan pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dinilai penting agar pimpinan dan anggota DPRD memahami sejak awal berbagai ketentuan hukum serta standar akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Dengan memahami rambu-rambu hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan, kita dapat memitigasi potensi temuan maupun permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Ambon,” tegasnya.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap usulan pembangunan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Mourist mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon mengikuti Bimtek secara serius, aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala teknis yang selama ini dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan.
Ia berharap, melalui kegiatan ini, kualitas penyusunan Pokir DPRD Kota Ambon semakin meningkat, lebih terarah, transparan dan mampu terintegrasi dengan program prioritas pemerintah daerah.
Mengakhiri sambutannya, Mourist secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon Tahun 2026.
Harapannya, Bimtek tersebut tidak berhenti sebatas peningkatan pengetahuan kelembagaan, tetapi mampu melahirkan langkah konkret dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan, sehingga program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kota Ambon.(LM-10).
Discussion about this post