Bupati Bursel Dan OPD Mengikuti Musrenbang Propinsi Maluku Melalui Vidio Conference

Lensa Maluku, Ditengah kewaspadaan wabah Virus Corona atau covid-19, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) mengikuti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Propinsi Maluku Tahun 2021.

Agenda Musrembang yang dibuka oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail itu hanya menggunakan video Confrence disaksikan oleh Bupati Buru Selatan, Tagop S Soulisa, Sekda Bursel, Iskandar bersama sejumlah Pimpinan OPD secara terbatas di ruang kerja Bupati pada Selasa (14/4/2020).

Melalui saluran video conference tersebut tampak Gubernur Maluku memimpin jalannya Musrenbang Provinsi Maluku tahun 2021 diikuti oleh Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku. Dengan Narasumber dari Kemendagri, Bappenas, Kemenkes, Kemensos.

Dalam arahan Gubernur Maluku lewat Vidio Conference tersebut dimana Musrenbang kali ini difokuskan pada penanganan dampak ekononomi dan sosial yang ditimbulkan akibat menyebarnya wabah Covid-19.

Dalam Vidio itu, Gubernur menegaskan, pemanfaatan video conference akibat wabah Covid-19 ini tidak mengurangi nilai dan output serta mekanisme perencanaan. Sebab stakeholder tetap bertemu dan bermusyawarah secara virtual untuk menyusun perencanaan pembangunan Maluku tahun 2021 didaerah masing- masing.

Ditegaskannya, perencanaan 2021 terkait penurunan angka kemiskinan, peningkatan SDM unggul, optimalisasi pengelolaan SDA dan penguatan konektivitas secara berkelanjutan, perlu mempertimbangkan alokasi pembiayaan tertentu secara spesifik, untuk mengatasi efek lanjutan dari wabah Covid-19 ini.

“Seluruh rumusan kesepakatan program dan kegiatan hasil Rakor Teknis  Perencanaan Pembangunan, akan difokuskan pada penanganan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat wabah Covid-19, terutama memperbaiki dan mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar,” jelasnya.

Gubernur mengatakan, melemahnya ekonomi dunia akibat pengaruh Covid-19, berdampak terhadap ekonomi nasional dan Maluku. Untuk itu, lanjut dia, seluruh target indikator makro ekonomi yang telah ditetapkan perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi terkini untuk perbaikan ekonomi rakyat.

“Penyesuaian perubahan APBD tahun 2020, dalam rangka penanganan Covid-19, harus tepat sasaran, dan meresponi kebutuhan masyarakat. Sebagai dukungan pada gerakan “Potong Pele Covid-19, ”ungkap Gubernur Maluku. (LM -02)