Bupati Bursel Paparkan Potensi Daerah Pada Seminar Nasional Berbasis Lingkungan Dan Ekonomi

Jakarta,- Bupati Buru Selatan, Hj Safitri Malik Soulisa memaparkan potensi Daerah dan kondisi lingkungan Hidup Bursel dalam agenda seminar Nasional.

Konsisi daerah disampaikan Bupati Perempuan Pertama di Maluku ini dalam Seminar Nasional bertajuk ” Kolaborasi untuk Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Green Ekonomi Nasional oleh Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan (P-TALI).

Kegiatan Seminar Nasional ini melibatkan, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI, Pengurus Nasional Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan (P-TALI), Para Kepala Daerah, Para Stakeholder Lingkungan Hadirin para peserta Rapat Kerja Nasional berlangsung di auditorium Universitas Sahid, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Dalam seminar itu, Safitri menyampaikan sejumlah potensi di Bursel baik sektor, Kehutanan, Pertanian, Perikanan dan Parawisata berbasis Lingkungan Hidup dan Green Ekonomi dalam pengembangan daerah Bursel.

Iya juga menyampaikan visi – Misi pemerintahan daerah Buru Selatan kepada sejumlah tamu yang hadir yaitu: “Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan secara bekelanjutan sebagai Kabupaten yang Rukun, Adil dan Sejahtera berbasis Agro-Marine”.

Dengan dua misi mengedepankan lingkungan, yaitu: Misi ke- dua pembentukan pusat pengembangan produksi perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah, dan misi ke- lima, perluasan akses Kesehatan yang berkualitas yang terjangkau Masyarakat.

Lebih spesifik seputar Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Bursel Safitri mengatakan bahwa pada hari Rabu 14 Juni 2023 dalam rangka Revisi RTRW Kabupaten Buru Selatan,

Saya telah menegaskan pada Forum FGD penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) – RTRW, bahwa dokumen Lingkungan Hidup saat ini merupakan Panglima dalam menentukan masa depan Kabupaten Buru Selatan.

Dalam Menyusun perencanaan program Pembangunan yang berkelanjutan dengan isu paling strategis, yaitu: persampahan, banjir, penambangan Kayu, Potensi wisata, sert Prasarana dan sarana infrastruktur pembangunan di daerah.

Selanjutnya, Safitri menjelaskan bahwa Kabupaten Buru Selatan yang berlokasi di pulau Buru Maluku, dengan luas wilayahnya 3.780,56 km3, dengan luas lahan terbangun 1,159 hektar, dan lahan tidak terbangun sebanyak 504,840 hektar diluar pemukiman dan sarana transportasi udara/bandara.

Kondisi alam di kabupaten Buru Selatan berdasarkan letak geografis dan astronomisnya membuat iklim dan musim yang cukup ekstrim dirasakan dalam setahun, yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat maupun pelaksanaan pemerintahan baik pelayanan masyarakat maupun pembangunan infrastruktur fisik yang diakibatkan musim penghujan 6-8 bulan dalam setahun.

Dalam kaitannya dengan forum yang mulia dan strategis ini, dapat saya tegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sangat mendukung serta menyambut baik upaya pemerintah dan pemerintah provinsi atas perencanaan pembangunan rendah karbon ke depan untuk mewujudkan Lingkungan Sehat menuju kabupaten/kota yang hijau.

Namun demikian, kolaborasi untuk pengembangan ekosistem green ekonomi untuk mendukung Net Zero Emission, perlu kita saling mengingatkan dan memberi catatan untuk mencapai tujuan bersama; yaitu :

Bahwa sesuai peraturan perundangan tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu Urusan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Perairan Laut serta Energi Sumber Daya Mineral; dan ternyata ketiga urusan tersebut memberi kontribusi terbesar dalam upaya kelestarian lingkungan dan green ekonomi.

Sehingga diharapkan pemerintah pusat dan seluruh pemerintah provinsi agar memperhatikan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program ketiga urusan tersebut secara penuh sehingga kami di daerah tidak hanya mendapakan dampak negatif saja, seperti gundulnya hutan, rusaknya terumbu karang, padang lamun dan hutan magrove, serta dampak dari penambangan yang menyisahkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan alam lainnya.

Itu artinya, kolaborasi yang dibangun, harus utuh dan tidak setengah-tengah baik dalam perencanaan, panganggaran dan pelaksanaan bersama pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, Kabupaten Buru Selatan yang di perhadapkan dengan berbagai fenomena cuaca ekstrim yang telah saya sebutkan tadi, dan sebagai daerah baru/kota yang baru berkembang dengan Namrole sebagai ibu kotanya, sampah merupakan persoalan yang dihadapi sama dengan kota-kota lainnya.

Berbagai langkah penanganan, mulai dari sosialisasi kesadaran membuang sampah sampai penyediaan sarana prasarananya, terus diupayakan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

Program Sapa Berlian (Sabtu Pagi Bersih Lingkungan) sebagai upaya pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, bersama unsur pemerintah daerah dan masyarakat menangani lingkungan kota.

Selain itu, Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai upaya kesiapan warga desa untuk menghadapi perubahan lingkungan serta upaya merawat dan melestarikan lingkungan di desa.

Berbagai program dan upaya tersebut tentunya mengharapkan dukungan pemerintah pusat dan semua pihak terhadap modal alam Buru Selatan agar dimanfaatkan secara bertanggungjawab yang mencegah dan mengurangi polusi serta menciptakan peluang bagi peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Buru Selatan.

Dengan menerapkan pembangunan ekonomi hijau, tadi diharapkan memberi kontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu perlu ada kolaborasi dan sinergitad seluruh pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan bidang urusan dan koridor kewenangan masing-masing.

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Dewan Pengurus Nasional–Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan (P-TALI) atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada Forum yang terhormat ini. (LM-03)