Dana Nasabah Rp 58 Juta Raib, BRI Namlea Terkesan ‘Cuci Tangan’

Lensa Maluku, – Kepercayaan publik terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali goyah. Seorang nasabah di BRI Cabang Namlea, Asna Lakui (39), Warga Desa Persiapan Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, harus menelan pil pahit setelah uang simpanannya sebesar Rp 58 juta raib tanpa jejak.

Ironisnya, pihak bank justru terkesan cuci tangan, hanya memberikan janji dan penjelasan berbelit tanpa ada kepastian pengembalian dana.

Kepada media ini di Namlea, Sabtu, (1/11), Asna mengisahkan, kasus ini bermula pada September 2025, ketika ia menyimpan uang sebesar Rp 108.427.000 di rekening BRI miliknya. Tak lama berselang, ia menarik sebagian dana sebesar Rp 50 juta.

Namun, tanpa transaksi lanjutan, saldo rekeningnya tiba-tiba tersisa hanya Rp 500.000. Menyadari kejanggalan tersebut, Asna segera mendatangi kantor BRI Cabang Namlea untuk meminta penjelasan.

Alih-alih memberikan solusi konkret, pihak bank justru menyebut bahwa pembobolan dilakukan melalui “ATM ganda”, istilah yang menambah kebingungan nasabah.

Tidak ada laporan resmi yang ditunjukkan, tidak ada investigasi transparan, dan hingga kini tidak ada pengembalian dana. “Mereka hanya bantu buatkan rekening koran, tapi uang saya tetap hilang,” ujar Asna kecewa.

Sikap lepas tangan BRI Namlea ini menimbulkan pertanyaan besar tentang lemahnya sistem keamanan dan pengawasan internal di tubuh bank pelat merah tersebut.

Di tengah gencarnya promosi digital banking dan janji keamanan data, justru uang rakyat bisa raib begitu saja tanpa penjelasan yang masuk akal. Jika kasus seperti ini terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap BRI bukan hanya tergerus, tapi bisa runtuh sepenuhnya.

Sebagai lembaga keuangan milik negara, BRI memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin keamanan dana nasabah. Masyarakat menabung bukan untuk dijadikan korban kelalaian sistem perbankan. Kasus Asna Lakui di Namlea seharusnya menjadi alarm keras bagi BRI untuk memperbaiki sistem keamanannya dan segera mengembalikan hak nasabah tanpa menunggu tekanan publik. (LM-04).