Jakarta – Pemerintah daerah diminta segera mencairkan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.
Proses ini tujuannya agar penyelenggara pemilu dapat memulai pelaksanaan tahapannya pada 15 Juni 2020.
Penegasan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri melalui konferensi video yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membahas persiapan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, seperti dikutip di laman Sekretariat Kabinet, Selasa (9/6/2020).
“Kita harapkan agar sebelum tanggal 15 Juni 2020, KPUD dan Bawaslu memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan yang akan dimulai tanggal 15 Juni 2020 sambil untuk penambahan anggaran-anggaran yang lain dimintakan kepada APBD melalui adendum NPHD,” kata Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memaparkan realisasi anggaran masing-masing daerah yang menyelenggarakan pilkada. Ia meminta pemerintah daerah untuk menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.
“Kemudian kami melihat realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah, realisasi anggarannya kita lihat dari provinsi ini sudah merealisasi sebanyak 42 persen, tinggal 57 persen, kabupaten/kota sudah merealisasi sebanyak 41,68 persen sehingga rata-rata sudah 41 persen yang terealisasi, masih kurang 50-an persen yang belum terealisasi,” kata Tito.
Eks Kapolri itu mengaku telah menyampaikan kepada 270 kepala daerah untuk segera mencairkan anggaran sesuai dengan NPHD yang masih belum terealisasi, serta menghitung penambahan efisiensi mata program kerja anggaran.
Tito mengaku telah melakukan pengecekan, untuk memastikan setiap daerah memiliki ruang fiskal yang cukup terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan, di luar NPHD.
“129 daerah sudah melaporkan, 141 belum melaporkan, dari 129 daerah yang sudah melaporkan ini masalah keuangannya 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk membiayai dari APBD-nya, mampu membiayai tambahan KPUD maupun Bawaslu daerah masing-masing,” jelasnya.
Mendagri juga menjelaskan, 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit itu meminta bantuan dari APBD, ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan.
Untuk itu, Tito juga memastikan agar anggaran penyelenggaran pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) karena urgensinya untuk kesuksesan pilkada di tengah pendemi.
“Kami sudah sampaikan surat juga kepada menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” tutup mantan Kapolri ini (***)
Comment