Lensa Maluku,- Pekan depan komisi I dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten buru selatan Bersama BKPSDM, berencana menemui BKN Mendagri Dan MenpanRB di jakarta, untuk memperjuangankan nasib Seluruh Tenaga Honorer Database BKN Bursel, Agar Secepatnya segera diangkat Jadi PPPK
Hal tersebut diungkapkan wakil ketua komisi I, Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten buru selatan, Abdul Gani Rahawarin saat di jumpai media ini di kediamannya, jum’at (17/1/2025)
“Demi nama kemanusiaan Bismillah kita jalan, untuk memperjuangkan nasib saudara-saudara kita yang telah mengabdi lama sebagai honorer di daerah” Ucap Rahawarin
Dalam upaya memastikan keadilan bagi tenaga honorer, komisi I DPRD Kabupaten buru selatan bersama BKD Akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor BKN, Kemendagri dan KemenpanRB Di jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas mekanisme dan skema Terkait pengangkatan pegawai PPPK
Wakil Ketua Komisi I, Abdul Gani Rahawarin menekankan pentingnya kunjungan ini dalam mencari solusi konkret bagi tenaga honorer yang belum mendapatkan kejelasan status.
“Kami ingin memastikan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi mendapatkan tempat yang layak di dalam sistem pemerintahan. Ini adalah prioritas perjuangan kami,” kata Rahawarin
Abdul Gani mengatakan, komisi I DPRD Buru selatan berkomitmen untuk membawa hasil konsultasi ini ke forum internal guna merumuskan kebijakan yang berpihak pada tenaga honorer. Selain itu, dirinya berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan aspirasi tenaga honorer di daerah, karena mereka termasuk pejuang di daerah dalam segi pemerintahan
“Dengan sinergi antara komisi I, dengan BKD kami yakin tantangan yang dihadapi tenaga honorer Terkait mekanisme PPPK bisa segera diatasi. Perjuangan ini demi masa depan dan kesejahteraan tenaga honorer yang lebih baik terkhusus di kabupaten Buru selatan,”tambah Rahawarin
Selain itu, Rahawarin juga meminta keterbukaan dari pihak BKD Terkait data falid seluruh tenaga honorer yang masih aktif bekerja di kabupaten buru selatan, agar proses pembahasan anggaran dalam hal ini gaji para PPPK dapat Berjalan Baik
“Kami minta BKD agar memberikan data falid Terkait seluruh jumlah tenaga honorer yang terdata dan masih aktif di buru selatan, agar ketika kita ketuk palu saat pembahasan di DPRD, anggarannya Sesuai” Tegas DPRD Dua Priode ini
Meski demikian kami pihak DPRD mendukung penuh dan berikan apresiasi, Terkait upaya Pemda, dalam hal ini BKPSDM kabupaten buru selatan, untuk mengangkat seluruh tenaga honorer yang telah terdata menjadi PPPK tanpa tes
Untuk diketahui sebelumnya, komisi I DPRD kabupaten buru selatan telah mengundang BKPSDM untuk melakukan rapat komisi membahas masalah PPPK, yang telah menjadi isu nasional ini
Saat ini BKPSDM kabupaten buru selatan, sedang mendata seluruh tenaga honorer yang masih aktif bekerja di masing-masing OPD, agar menjadi data akurat untuk pihak BKPSDM, supaya tidak ada celah bagi yang namanya honorer-honorer siluman.(LM-03)
Discussion about this post