Lensa Maluku, – Penertiban sementara kawasan Tambang Rakyat Cinnabar di Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), mendapat dukungan dari Raja Negeri Iha yang juga anggota DPRD Provinsi Maluku, Zain Syaiful Latukaisupy.
Latukaisupy menilai langkah Polda Maluku bersama Polres SBB dan Polsek Huamual mengosongkan kawasan tambang merupakan keputusan yang tepat. Menurut dia, keamanan dan kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap aktivitas pertambangan.
“Langkah ini baik adanya. Paling tidak, kejadian seperti konflik antar desa dan persoalan lainnya jangan sampai terulang kembali,” kata Latukaisupy melalui sambungan telepon, Senin (24/8).
Ia mengatakan pengosongan kawasan tambang tidak semata-mata dimaknai sebagai penghentian aktivitas pertambangan. Langkah tersebut, menurut dia, juga penting untuk menciptakan kondisi yang lebih aman sekaligus memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berpotensi memicu konflik.
“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung langkah penegak hukum dari Polda Maluku dan Polres SBB beserta jajarannya dalam melakukan penertiban dengan mengosongkan area tambang,” ujarnya.
Penertiban kawasan Tambang Cinnabar dilakukan setelah terjadi konflik antara warga Dusun Jakarta Baru, Desa Loki, dengan warga Desa Luhu di kawasan Gunung Cinnabar. Seluruh penambang kemudian diminta menghentikan aktivitas dan meninggalkan kawasan tersebut untuk sementara waktu.
Bagi Latukaisupy, situasi tersebut menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh sebelum aktivitas pertambangan kembali berjalan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pendataan terhadap seluruh warga yang beraktivitas di kawasan tambang. Ia menilai selama ini masih terdapat penambang yang datang tanpa melalui proses pendataan secara jelas.
“Selama ini warga datang menambang tidak didata. Jika terjadi sesuatu, kita semua bisa kewalahan karena tidak bisa mengetahui pembuat ulah itu warga penambang atau bukan,” katanya.
Karena itu, ia mengusulkan agar setiap penambang yang nantinya kembali beraktivitas wajib menyerahkan identitas lengkap dan menandatangani surat pernyataan.
Menurut dia, mekanisme tersebut penting bukan hanya untuk kepentingan administrasi, tetapi juga sebagai bagian dari pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.
“Ketika warga tambang sudah diambil data dengan memberikan identitas lengkap dan dilengkapi surat pernyataan, maka secara tidak langsung itu sudah bisa mencegah berbagai tindakan kejahatan,” ujarnya.
Dengan pendataan yang jelas, kata dia, aparat dan pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan apabila terjadi persoalan di kemudian hari.
“Ketika ada persoalan, kita tahu siapa orangnya, dari mana asalnya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Ini penting untuk menjaga keamanan di kawasan tambang,” katanya.
Latukaisupy juga menyoroti sejumlah persoalan sosial di sekitar kawasan tambang, termasuk konsumsi minuman keras yang dinilai dapat menjadi salah satu pemicu keributan.
Ia mengingatkan agar aktivitas pertambangan tidak justru melahirkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat.
“Jangan sampai aktivitas tambang yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat justru menjadi tempat munculnya persoalan baru. Ini yang harus kita cegah bersama,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh aturan yang diberlakukan di kawasan pertambangan ditegakkan secara konsisten tanpa membeda-bedakan pihak yang melakukan pelanggaran.
“Kalau aturan sudah ditegakkan, maka sanksi juga harus diterapkan. Jangan aturan hanya dibuat, tetapi ketika ada yang melanggar tidak ada tindakan,” katanya.
Latukaisupy menegaskan, penertiban sementara kawasan Tambang Cinnabar harus dilihat sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih tertib dan aman.
Ia berharap ketika aktivitas pertambangan nantinya kembali dibuka, aspek ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan keamanan, ketertiban dan keselamatan warga.
“Yang kita inginkan adalah tambang tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi keamanan dan keselamatan warga juga harus menjadi prioritas,” pungkasnya.(LM-05)
Discussion about this post