Lensa Maluku,– Bupati Buru Selatan (Bursel) Tagop Sudarsono Soulissa menyatakan sampai saat ini masih ada banyak tantangan pembangunan yang menjadi pekerjaan rumah, baik itu pemerintah daerah provinsi Maluku, maupun pemerintah kabupaten/kota saat ini.
Dimana diantaranya persoalan jalan-jembatan, pemberdayaan di sektor-sektor kesejahteraan pertanian, perikanan, koperasi perdagangan dan lain sebagainya.
Iya menyampaikan, guna mengatasi masalah yang sampai saat ini masih menjadi problem di seluruh daerah, maka konsep pembangunan yang ditetapkan harus komprehensif.
Dalam kerangka pembangunan untuk akselerasi pembangunan di Maluku, apapapun yang terjadi harus kita fokus, dan itu selalu berulang-ulang disampaikan pada Musrembang sebelumnya.
Biar Rp1000 triliun datang kalau kita parsial tidak mungkin, makanya tuntutan banyak,”ujarnya di sela-sela pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pembangunan daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Maluku di Ambon, Kamis (22/04/2021).
Dijelaskan Tagop, dirinya dalam paparannya pada kegiatan itu telah menyampaikan beberapa ide, dengan harapan dapat diimplementasikan lebih lanjut oleh pemerintah provinsi.
Diantaranya permasalahan berkaitan kemiskinan, diungkapkan pernah memberikan ide untuk dilakukan review indikator kemiskinan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui kementerian sosial, kementerian agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan menetapkan indikator yang dibangun berdasarkan spesifikasi wilayah, sehingga tidak lagi ditetapkan sebagai daerah termiskin keempat di Indonesia.
“Kalau daerah termiskin dikenal negatif, padahal kita orang Maluku tiap hari makan, mungkin uang lebih kurang untuk membangun kehidupan sosial rumah tangga,”tandasnya.
Tagop katakan, kebutuhan kabupaten Buru Selatan masih pada infrastruktur, walaupun anggaran di revocusing akibat Covid-19 pembangunan tetap berjalan, hal itu yang membuat angka kemiskinan mengalami penurunan.
“Kalau tidak berhasil kita melihat indikator BPS, kalau diberikan positif terhadap progres pembangunan, angka kemiskinan menurun, indeks pembangunan naik, pertumbuhan ekonomi naik, tentunya aspek pencapaian target pembangunan berhasil,”ungkapnya.
Menurut Tagop, kebutuhan inilah yang harus diintervensi oleh pemerintah provinsi Maluku, tentang apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing daerah dan dalam pelaksanaannya arus fokus untuk diselesaikan oleh pemerintah provinsi.
“Sebab kalau tidak percuma saja, berapa banyak regulasi misalnya percepatan pembangunan dibuat UU kepulauan dan daerah pesisir yang masuk dalam prolegnas. Jadi kondisi itulah setelah fokus baru kita lakukan,” katanya.
“Anggaran yang miliki pempus diberikan berapa banyak, harus semua bupati/walikoat harus duduk bersama untuk legowo menyerahkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan untuk sektor apa saja yang mau intervensi dengan jumlah anggaran. Anggaran yang ada di kabupaten hanya stimulan 5-10 miliar tapi harus fokus ini yang harus dilakukan. Kemudian harus membangun wilayah yang mampu memberikan daya ungkit ekonomi,” Tandasnya. (LM-03)
Discussion about this post