Lensa Maluku,- Kejaksaan Negeri Buru menetapkan Ny SL, Mantan Penjabat Kades Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, sebagai tersangka tunggal dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa – Alokasi Dana Desa (DD-ADD) Tahun Anggaran 2019 yang merugikan keuangan negara Rp.740,9 juta.
Penetapan Ny SL sebagai tersangka disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Muhtadi SAg SH MAg MH saat melakukan jumpa pers di kantor kejaksaan, Rabu (28/04/2021).
Menurut Muhtadi, Penyidik telah sampai pada kesimpulan dan melakukan penetapan terhadap tersangka Ny SL, Penjabat Kades Skikilale di tahun 2019. Yang bersangkutan adalah PNS dan diangkat pada bulan Februari tahun 2019 lalu selaku Penjabat Kades.
Saat menjabat Kades di tahun 2019 lalu , Desa Skikilale mendapat kucuran DD-ADD sebesar Rp.2,2 miliar. Namun terjadi penyimpangan dan berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp.740.943.627.
Ungkap Kajari Muhtadi, kalau kerugian Negara ini terjadi dengan tiga Modus. Yang pertama Mark up harga, yakni ada belanja barang yang nilainya ditinggikan.
Kemudian yang kedua, ada pembelanjaan fiktif. Artinya ada kuitansi-kuitansi tapi barangnya tidak ada.
Yang ketiga, pertanggungjawaban tidak ada. “Jadi uangnya dicairkan, sama sekali tidak ada pertanggungjawaban dan tidak ada kegiatan,”kata Muhtadi.
Dalam menghitung dugaan kerugian negara Kejaksaan Negeri Buru juga melibatkan ahli konstruksi untuk terkait dengan pekerjaan fisik kantor desa, rabat beton dan talud penahan tanah.
Kata Muhtadi, kerugian Ini bisa saja bertambah, karena di Desa Skikilale di TA juga ada pengadaan lampu jalan tenaga surya sejumlah 10 buah yang harganya Rp.28 juta per buah.
“Berapa kerugian keuangan negara di lampu ini belum kita hitung.Kita akan meminta bantuan ahli berapa harga yang sebenarnya di lampu ini.Korupsi lampu jalan ini masif sekali karena hampir di semua desa dan kasusnya kita pisahkan tersendiri,”tutur Muhtadi.
Dari kerugian negara di Desa Skikilale bendahara dan sekertaris desa ada mengembalikan uang Rp.30 juta.
Keduanya diberi uang oleh Penjabat Kades masing-masing Rp.15 juta. Mereka sudah mengembalikan karena uang itu diperoleh secara tidak sah.
“Tersangka hanya Ny.SL saja, karena sesuai Permendagri Penjabat Kades ini mempunyai kewenangan untuk mengelola DD secara penuh.Jadi tanggungjawab ada di yang bersangkutan,”beber Muhtadi.
Dari hasil penelusuran kejaksaan, pembelanjaan dilakukan sendiri oleh Ny.SL. Ada beberapa item saja dia perintahkan sekdes dan bendahara lengkapi dengan kuitansi. “Pembelanjaan pengambilan uang seluruhnya oleh Ny. SL,”ucap Muhtadi.
Untuk itu, Ny dikenakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Ancaman hukuman 4 tahun penjara. Walau telah ditetapkan sebagai tersangka, SL masih belum ditahan. (LM-04)
Discussion about this post