Jakarta, – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Maluku, terus mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur hingga ke wilayah perdesaan. Upaya tersebut dilakukan Bupati Buru Selatan, La Hamidi, S.H., melalui audiensi bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, Yandri Susanto, di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan strategis tersebut, La Hamidi didampingi Wakil Ketua DPRD Buru Selatan, Ahmadan Loilatu, S.H., serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Pariwisata, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan sejumlah OPD lainnya.
Audiensi ini difokuskan pada pemaparan kondisi geografis, kebutuhan pembangunan, serta potensi ekonomi Kabupaten Buru Selatan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Salah satu agenda utama yang disampaikan adalah usulan 14 desa di Buru Selatan untuk mendapatkan intervensi program prioritas Kementerian Desa PDT pada tahun anggaran 2027.
Usulan tersebut mencakup percepatan pembangunan sarana dan prasarana dasar desa, pengembangan desa wisata, pembentukan desa tematik, serta optimalisasi program Desa Sehati (Sehat, Harapan, dan Mandiri).
Bupati La Hamidi menegaskan, pembangunan desa menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena pemerataan pembangunan harus dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun sinergi dengan pemerintah pusat agar berbagai kebutuhan dasar masyarakat desa dapat ditangani melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
“Audiensi ini merupakan langkah nyata kami dalam menjemput bola program-program pusat demi percepatan pembangunan di Buru Selatan. Kami memaparkan tantangan dan potensi wilayah agar program bantuan dari Kementerian Desa dapat tepat sasaran,” ujar La Hamidi.
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, menyambut positif paparan dan usulan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Pihak kementerian menyampaikan komitmen untuk mengakomodasi usulan 14 desa tersebut dalam program prioritas Kementerian Desa PDT tahun anggaran 2027.
Dukungan tersebut diharapkan membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan, peningkatan konektivitas, pengembangan sektor pariwisata, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berharap sinergi dengan Kementerian Desa PDT dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan Buru Selatan yang lebih merata, dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa sebagai fondasi kemajuan Kabupaten Buru Selatan.(LM-03)
Discussion about this post