Lensa Maluku, — Pernyataan Ketua LSM Gerakan Masyarakat Indonesia Maluku, Ahmad Loilatu alias Mato, yang menyebut berbagai kritik terhadap Apries B Gaspersz sebagai framing politik dinilai tidak berdasar dan berupaya menggiring opini publik.
Ketua Umum Pusat Kajian Transparansi Maluku (PKTM), Fahril Warna Rumbouw, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan pihaknya bukanlah propaganda ataupun serangan politik, melainkan didasarkan pada fakta administrasi serta hasil audit dan temuan yang telah menjadi konsumsi internal pemerintahan.
Menurut Fahril, persoalan yang disoroti terhadap mantan Sekwan DPRD Kota Ambon itu berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun 2025 yang hingga kini masih menuai pertanyaan publik.
“Ini bukan framing politik seperti yang disampaikan saudara Mato. Kami berbicara berdasarkan fakta administrasi, dokumen pertanggungjawaban, dan hasil audit yang sudah pernah disoroti. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah kritik ini hanya serangan politik,” tegas Fahril, Jumat (22/5/2026).
Fahril menjelaskan, pihaknya menyoroti adanya keterlambatan laporan pertanggungjawaban anggaran di Sekretariat DPRD Kota Ambon yang bahkan mendapat teguran resmi dari Wali Kota Ambon tertanggal 13 Agustus 2025.
Menurutnya, surat teguran tersebut menjadi bukti bahwa persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran memang benar terjadi, bukan isu yang sengaja diciptakan menjelang seleksi Sekretaris Kota Ambon.
Selain itu, PKTM juga menyoroti dugaan penggunaan dokumen nota yang sama pada beberapa SP2D berbeda dalam proses pertanggungjawaban anggaran. Fahril menegaskan, dugaan tersebut bukan asumsi liar, melainkan berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan audit yang telah disajikan pihaknya.
“Kalau semua dianggap fitnah, lalu bagaimana dengan hasil audit dan temuan administrasi yang sudah muncul? Jangan sampai publik dibelokkan dari substansi persoalan sebenarnya,” ujarnya.
Fahril menilai, jabatan Sekretaris Kota Ambon merupakan posisi strategis yang harus diisi figur dengan rekam jejak bersih, transparan, dan bebas dari persoalan pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, PKTM meminta Sekda Maluku selaku Ketua Panitia Seleksi Sekot Ambon agar tidak mengabaikan berbagai catatan administrasi dan hasil audit yang berkembang di publik.
“Kami tidak menyerang personal. Kami sedang berbicara soal integritas birokrasi dan tanggung jawab moral terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas Fahril.
Ia juga meminta masyarakat agar tidak hanya melihat narasi pembelaan sepihak, tetapi turut mencermati substansi persoalan yang sedang dipersoalkan, termasuk berbagai dokumen dan hasil audit yang telah beredar.
“Kalau memang ingin bicara profesionalisme, maka semua dugaan dan catatan administrasi harus dibuka secara transparan ke publik, bukan malah dianggap sebagai propaganda,” pungkasnya.
Fahril juga menegaskan bahwa PKTM tidak di tunggangi pihak manapun, PKTM akang mengambil langkah yang sama jika dari beberapa calon juga ditemukan dugaan penyimpangan
Ketua umum PKTM juga menyampaikan bahwa beberapa berita yang membantah rilisan dari PKTM yang tanpa data dan dasar merupakan pengiringan opini semata dan asal bunyi bahkan di duga merupakan kaki tangan eks sekwan DPRD kota Ambon ( Apries benel Gaspersz.(LM-04)
Discussion about this post