Sebanyak 1.857 Peserta PPPK Bursel Akan mengikuti Tes 4-7 Mei di Ambon

Lensa Maluku, – Setelah mengalami penundaan, seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Buru Selatan akan dilaksanakan pada 4 hingga 7 Mei 2025 mendatang.

Seleksi ini akan diikuti oleh 1.857 peserta yang telah lolos tahapan pemberkasan sesuai ketentuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buru Selatan serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pelaksanaan seleksi PPPK untuk Buru Selatan akan berlangsung di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya fasilitas Computer Assisted Test (CAT) yang belum tersedia di Kabupaten Buru Selatan.

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Buru Selatan, Ridwan Nyio, membenarkan pelaksanaan seleksi tersebut. “Memang benar seleksi PPPK untuk Buru Selatan akan digelar tanggal 4 sampai 7 Mei 2025,” ujarnya saat dikonfirmasi media ini.

Meski jadwal sudah ditetapkan, Nyio menyebut lokasi pasti pelaksanaan seleksi masih menunggu keputusan dari UPT BKN.

“Untuk lokasi belum bisa dipastikan. Biasanya di Gedung Islamic Center karena tersedia 300 unit komputer. Mudah-mudahan tetap di sana,” jelasnya.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi, BKPSDM Buru Selatan telah menyiapkan delapan orang panitia yang akan ditugaskan langsung di Ambon.

Mereka akan bertanggung jawab atas administrasi dan teknis pelaksanaan, termasuk distribusi tanda peserta ujian bagi seluruh peserta.

Terkait dengan antisipasi keberadaan honorer siluman yang sempat menjadi polemik pada tahap sebelumnya, Nyio menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas.

“Kami sudah menyurati seluruh pimpinan OPD agar tidak terjadi lagi kasus seperti sebelumnya. Jika ke depan masih ditemukan, akan kami serahkan ke proses hukum,” tegasnya.

Dengan jumlah peserta yang cukup besar, Pemkab Buru Selatan berharap proses seleksi kali ini dapat berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan. Komitmen ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen PPPK yang profesional dan berintegritas.(LM-03)