Lensa Maluku – Di tengah berbagai sorotan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Maluku, aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku, Sandi Tuhuteru, mengingatkan seluruh pihak agar tidak terjebak dalam budaya mencari-cari kesalahan.
Menurut Sandi, energi publik seharusnya diarahkan pada upaya mengawal, mengevaluasi sekaligus mendorong pembenahan pendidikan secara nyata, terukur dan berkelanjutan.
“Kritik tentu penting sebagai bagian dari kontrol sosial. Tetapi kritik harus dibangun berdasarkan data, fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan isu yang belum jelas kebenarannya,” ujar Sandi kepada wartawan Lensa Maluku di Swiss-Belhotel, Ambon, Minggu (27/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Sandi menyikapi dinamika serta berbagai sorotan yang berkembang terkait penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Maluku.
Ia menilai, Kepala Dinas Pendidikan Maluku, Dr. Sarlota Singerin, S.Pd., M.Pd., perlu diberikan ruang yang cukup untuk berkonsentrasi menjalankan agenda pembenahan pendidikan.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan strategis yang membutuhkan perhatian, mulai dari peningkatan kualitas layanan pendidikan, penguatan tata kelola, pemenuhan kebutuhan sekolah, hingga peningkatan mutu peserta didik serta tenaga pendidik dan kependidikan.
Sandi juga mengingatkan agar setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran maupun tindak pidana tidak langsung dibangun menjadi kesimpulan di ruang publik sebelum melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan.
“Jangan kita menyebarkan berita hoaks yang menyudutkan nama baik seseorang, terutama dengan isu korupsi, apalagi nilai kebenarannya tidak dipastikan,” tegasnya.
Ia menegaskan, apabila terdapat indikasi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pendidikan, maka mekanisme hukum dan prosedur pemeriksaan harus dikedepankan.
Dengan demikian, kata Sandi, kritik tidak berubah menjadi penghakiman, sementara persoalan yang benar-benar membutuhkan penanganan tetap dapat ditindaklanjuti secara objektif.
Sandi berpandangan, perhatian terhadap pendidikan Maluku tidak boleh habis dalam perdebatan mengenai siapa yang salah.
Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan setiap persoalan dapat diidentifikasi, dievaluasi dan diselesaikan sehingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Tidak perlu sibuk mencari kesalahan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama mendorong pembenahan pendidikan di Maluku,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah agenda besar masih membutuhkan perhatian bersama, di antaranya pemerataan akses dan layanan pendidikan, kondisi sarana dan prasarana sekolah, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta penguatan tata kelola program dan anggaran pendidikan.
Karena itu, Sandi mendorong Dinas Pendidikan Maluku melakukan konsolidasi internal secara lebih kuat serta evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang sedang berjalan.
“Kalau ada kekurangan, benahi. Kalau ada persoalan, selesaikan sesuai mekanisme. Jangan sampai energi habis hanya untuk saling menyalahkan, sementara persoalan pendidikan yang menyentuh masyarakat justru tidak tertangani,” katanya.
Sebagai aktivis, Sandi menegaskan bahwa mahasiswa tetap memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah.
Namun, fungsi tersebut menurutnya harus dilakukan secara konstruktif, dengan menempatkan data, fakta dan kepentingan masyarakat sebagai pijakan utama.
“Kontrol sosial tetap penting. Tetapi kontrol harus berbasis fakta dan solusi. Pemerintah perlu dikritik ketika ada kebijakan yang harus diperbaiki. Kepala Dinas yang terus menjalankan program juga harus kita dukung,” tegasnya.
Ia menambahkan, IMM Maluku tidak berkepentingan membangun kegaduhan di tengah masyarakat. Sebaliknya, mahasiswa harus menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang mendorong agar kebijakan pemerintah, khususnya di sektor pendidikan, tetap berpihak pada kepentingan publik.
Menurut Sandi, perbedaan pandangan dan kritik seharusnya menjadi instrumen perbaikan, bukan menjadi sumber polemik berkepanjangan.
“Yang kita butuhkan sekarang bukan perlombaan mencari siapa yang salah, tetapi keberanian untuk memperbaiki apa yang belum benar,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya kebijakan maupun perdebatan yang muncul, tetapi dari perubahan yang benar-benar dirasakan peserta didik, tenaga pendidik, sekolah dan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pendidikan bukan pada banyaknya perdebatan, melainkan pada perubahan yang dirasakan langsung oleh peserta didik dan masyarakat,” pungkas Sandi.(LM-10).
Discussion about this post